Dinilai tidak Transparan, Dinsos Kota Tangerang Didemo

    Suasana aksi mahasiswa yang tergabung dalam forum Somasi di Dinsos Kota Tangerang

    TANGERANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam forum Solidaritas Mahasiswa Demokrasi (Somasi) Tangerang Raya menggelar aksi unjuk rasa di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Senin (21/2/2023).

    Para peserta menyuarakan aksi menuntut Dinsos Kota Tangerang untuk lebih transparan. Mereka menilai pihak Dinsos selama ini tidak terbuka terkait program bantuan pendidikan.

    Adapun tuntutan yang disuarakan forum Somasi Tangerang Raya sebagai berikut;

    1. Menuntut Dinas Sosial Kota Tangerang untuk terbuka mengenai penerima bantuan pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
    2. Mendesak pemerintah kota (Pemkot) untuk memonitoring kinerja dari dinas sosial sebagai tim verifikator.
    3. Mendesak dinas sosial untuk melakukan verifikasi ulang terhadap para pemohon yang mendaftarkan program bantuan tersebut.
    4. Mencopot Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang karena melakukan praktik nepotisme.

    Kordinator aksi, Heru Andika merasa kecewa lantaran terdapat beberapa koleganya yang sudah mengajukan program tersebut, namun tak ada tindaklanjut dari pihak Dinsos Kota Tangerang.

    “Pada September 2022, kita mengajukan. Ada 8 orang memberikan datanya, tetapi tidak ada verifikasi terhadap data data yang kita berikan,” ungkap Heru, seusai aksi di Kantor Dinsos Kota Tangerang, pada Senin kemarin.

    Akan tetapi dari delapan data yang diberikan, lanjut Heru, tiga di antaranya telah diverifikasi. Sayangnya, sambung ia, dua data dianggap tak layak mendapat bantuan dan tiga lainnya tidak ada keterangan lebih lanjut.

    “Dari data itu hanya 3 yang masuk dan diverifikasi. Ada dua yang tidak layak atau mereka orang tuanya mampu. Nah, tiga data ini yang hilang,” katanya.

    Karena itu, para peserta aksi menuntut agar Dinsos Kota Tangerang melakukan transparansi dalam program tersebut. Namun, hingga demo usai, kedua belah pihak tidak bertemu.

    Menanggapi hal itu, Kepala bidang (Kabid) pemberdayaan dana sosial, Maulana Arimatiar Damanik mengakui bahwa pihaknya kehilangan beberapa berkas, termasuk tiga berkas para mahasiswa yang melakukan aksi tersebut.

    “Jadi, ada beberapa berkas yang tidak very valid, karena kita punya banyak berkas, kan takutnya keselip,” ujar Maulana, saat ditemui di kantornya.

    Di sisi lain, pihaknya telah menjalin komunikasi terhadap para mahasiswa yang mengajukan program Bansos jenjang Perguruan Tinggi.

    “Kita jalin komunikasi baik kok dengan mahasiswanya. Dari tiga orang yang dianggap berkasnya tidak ada, saya sudah bilang yang lain nanti usulkan kembali,” ujarnya.

    “Artinya, kami akan menindaklanjuti tuntutannya,” kata Maulana menandaskan. (Hmi)