DPRD Minta Dinsos Evaluasi Kinerja Pendamping PKH

    Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto

    TANGERANG – Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, Turidi Susanto meminta Dinas Sosial segera mengevaluasi kinerja para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) se-Kota Tangerang.

    Hal itu menyusul adanya oknum pendamping PKH di wilayah Kecamatan Neglasari yang diduga menggelapkan dana PKH dalam kurun waktu 5 tahun terhitung sejak 2017 hingga 2022, dengan total penggelapan dana sebesar Rp9,7 juta.

    “Kasus seperti ini sering terulang ya, jadi saya rasa perlu dievaluasi walaupun pendamping PKH ini dari Kemensos, tapi pemerintah daerah khususnya Dinsos perlu melakukan pengawasan,” kata Turidi, Selasa (17/1/2023).

    Apabila ada oknum PKH yang memang melanggar, lanjut Turidi, maka pihak dinsos harus bertindak minimal memberi teguran kepada yang bersangkutan.

    “Bagi pendamping yang baik saya kira pantas diberikan reward, namun yang tidak baik harus diberi teguran dan dievaluasi,” katanya.

    Sementara Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Mulyani mengaku kerap mengimbau kepada seluruh pendamping PKH untuk bekerja secara profesional dan tidak menyalahi aturan. Terkait kasus di Neglasari dirinya pun tengah melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait.

    “Yang di Neglasari kan inti masalahnya itu KKS. Kalau soal KKS kami sudah sering mengimbau agar KKS dipegang langsung oleh KPM,” kata Mulyani ditemui di ruangnya pada Senin (16/1/2023).

    “Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pendamping PKH, korban, Korkot, dan juga Korwil, untuk mendalami kebenaran informasi tersebut,” imbuhnya. (Hmi)