TANGERANG – Pemerintah kota Tangerang bekerja sama dengan PT Panarub Industry, menyerahkan 148 kartu BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat pekerja informal yang berdomisili di sekitar pabrik sepatu tersebut.
“Ini adalah bagian dari upaya kita membangun ekosistem yang inklusif. Sebab sektor informal bisa mendapatkan perlindungan setara dengan pekerja formal,” ungkap Penjabat (Pj) Walikota Tangerang, Dr. Nurdin, pada acara penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan, di PT Panarub Industry, Jumat (15/11)
Menurutnya, dukungan PT Panarub Industry menunjukkan kepedulian nyata terhadap masyarakat sekitar dan menjadi langkah awal yang inspirasi bagi perusahaan lain.
Melalui program ini, tambah Nurdin, masyarakat yang bekerja di sektor informal bisa mendapatkan jaminan perlindungan maksimal. Baik jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Pemkot Tangerang sebelumnya telah menerbitkan surat edaran kepada perusahaan-perusahaan di Kota Tangerang, agar turut mendukung program ini. Kami sangat mengapresiasi PT Panarub Industry, yang paling pertama merespons program ini. Membuktikan komitmennya terhadap kesejahteraan masyarakat,” papar Nurdin.
Melalui momentum ini, ia mengajak seluruh perusahaan di Kota Tangerang untuk berkontribusi memberikan perlindungan kepada pekerja informal di sekitar lingkungan kerja mereka.
“Kepada seluruh industri di Kota Tangerang, mari bersama-sama kita membantu sesama demi kesejahteraan masyarakat Kota Tangerang,” kata Nurdin.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Panarub Industry, Budiarto, menyatakan dukungannya terhadap program tersebut.
“Kami langsung merespons surat edaran Pak Walikota. Hari ini, 148 pekerja informal di sekitar perusahaan telah kami daftarkan dalam program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Semoga ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Sedangkan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Banten, Kunto Wibowo, turut memberikan apresiasi atas sinergi antara Pemkot Tangerang bersama PT Panarub Industry dan masyarakat.
“Program ini menjadi wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja informal. Kolaborasi ini merupakan contoh baik dalam mendukung kesejahteraan sosial,” pungkas Kunto Wibowo. (*/tam)
