
TANGERANG – Kepatuhan warga dalam membayar pajak kendaraan bermotor kini dibarengi peluang memperoleh beragam insentif serta hadiah utama berupa paket umrah dan sepeda motor. Skema apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan kebijakan keringanan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran fiskal masyarakat sekaligus memaksimalkan penerimaan daerah.
Penegasan mengenai program hadiah dan keringanan tersebut mengemuka dalam penutupan rangkaian Sosialisasi Sinergi Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 di Ruang Balairung Kecamatan Karawaci, Kamis (19/11/2026). Kegiatan sosialisasi yang digelar sejak 10 November 2026 itu menyasar enam wilayah kecamatan, yakni Cipondoh, Larangan, Ciledug, Tangerang, Cibodas, dan Karawaci.
Wakil Wali Kota Tangerang, H. Maryono, yang menutup kegiatan tersebut menyatakan bahwa program ini mencerminkan kolaborasi Pemkot Tangerang dan Pemprov Banten dalam memperluas literasi perpajakan warga. Menurut dia, pelaksanaan opsen PKB dan BBNKB menuntut keselarasan langkah lintas instansi, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kota, Samsat, hingga Jasa Raharja, agar regulasi berjalan efektif dan tidak memicu multitafsir di lapangan.
”Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dipahami oleh jajaran pemerintah. Informasinya harus tersampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman,” kata Maryono.
Posisi Strategis Pengurus RT/RW
Dalam penyampaian informasi publik tersebut, Maryono menyoroti posisi strategis pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai penghubung langsung dengan warga. Ia menilai kedekatan perangkat lingkungan dengan masyarakat membuat sosialisasi aturan dapat berlangsung lebih efektif apabila data dan ketentuannya akurat.
”Bapak dan Ibu merupakan unsur yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh pengurus RT dan RW menjadi jembatan informasi yang baik. Sampaikan informasi berdasarkan ketentuan yang benar dan dengan cara yang mudah dipahami warga,” ujarnya.
Di luar peluang hadiah umrah dan sepeda motor bagi pembayar pajak sebelum jatuh tempo melalui program Pemprov Banten, Pemkot Tangerang juga menyiapkan sejumlah insentif fiskal yang berlaku sampai 31 Desember 2026. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan 100 persen denda PKB, potongan 5 persen untuk pokok PKB, serta pembebasan denda BBNKB II.
Maryono mendorong warga memanfaatkan periode insentif tersebut secara optimal karena pembayaran pajak berkaitan langsung dengan pembiayaan pembangunan daerah.
“Jangan lewatkan berbagai kemudahan ini. Selain mendapatkan keringanan pajak, masyarakat yang membayar sebelum jatuh tempo juga berpeluang mendapatkan hadiah umrah dan sepeda motor dari Pemprov Banten. Mari manfaatkan kesempatan ini dan jadikan kepatuhan membayar pajak sebagai budaya bersama,” tuturnya.
Melalui koordinasi antarpemangku kepentingan dan komunikasi publik yang berkesinambungan, pemerintah daerah menargetkan tingkat kepatuhan wajib pajak terus meningkat sehingga dukungan anggaran bagi pembangunan di Kota Tangerang dan Provinsi Banten dapat terjaga.












