TANGERANG – Upaya mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil, dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang akan memaksimalkan peran media.
Hal itu diungkapkan Ketua Bawaslu Kota Tangerang Komarullah, saat menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada Serentak tahun 2024 bersama organisasi media se-Kota Tangerang disalah satu hotel wilayah Kota Tangerang, pada Kamis (3/10/2024).
“Anggota Bawaslu kan gak banyak, makanya kami sadar betul bahwa kami butuh partisipasi aktif dari teman-teman media,” ucap Komar, saat diwawancara seusai kegiatan.
“Jadi Bawaslu mengajak media ikut mengawasi jalannya proses tahapan untuk Pilkada Kota Tangerang yang jujur dan adil, sehingga melahirkan pemimpin yang baik dan amanah,” imbuhnya.
Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kota Tangerang, Faridal Arkam dalam sambutannya mengatakan, dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan Pilkada, Bawaslu tentu tidak bisa berjalan sendiri.
Dibutuhkan mitra kerja yang strategis, sehingga terjalin kolaborasi yang baik dalam hal pengawasan Pilkada.
“Dan bagi kami, media massa yang paling tepat. Kita butuh itu guna terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dengan harapan, demokrasi ini berjalan sesuai yang diinginkan bersama,” ujar Faridal.
Kata Farid, kegiatan ini bertujuan untuk mendudukan satu kesepahaman bersama media massa dalam mengawasi tahapan Pilkada di Kota Tangerang secara umum.
“Sehingga nantinya pengawasan ini akan menghasilkan pemimpin yang amanah, adil, jujur dan yang bisa melihat kesejahteraan masyarakat di kota ini,” ujarnya.
Untuk itu pihaknya berharap, media massa bisa menjadi mitra kerja yang baik dalam mengawasi tahapan Pilkada serentak tahun 2024 di Kota Tangerang.
“Yang paling penting dalam pengawasan ini adalah koordinasi. Kami berharap antara Bawaslu dan media bisa menjadi kawan yang sejalan untuk menciptakan Pilkada yang demokratis, adil dan jujur dengan pemimpin yang amanah,” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan narasumber dari unsur pemerintahan yakni Kabag Protokol dan Komunikasi Kota Tangerang Mualim, serta pengamat politik Direktur Eksekutif Kajian Nasional Adib Miftahul. (Hmi)
