TANGERANG – Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Dr. Nurdin mengaku sedang mengkaji penawaran kerjasama Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) terkait peningkatan pelayanan transportasi massal yang berintegrasi.
Menurut Nurdin, koridor Bus Tayo milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dapat diintegrasikan dengan koridor Bus Transjakarta milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
“Tentu ini perlu pengkajian. Karena eksisting Bus Tayo dan Transjakarta sudah ada, dan ada penambahan rute ini bagus kalau diintegrasikan,” ungkap Pj, Jumat (12/7/2024).
“Prinsipnya kan bagaimana masyarakat tidak ribet dan cepat kalau perlu sekali naik dari Kota Tangerang sampai ke tempat tujuan di Jakarta. Begitu juga sebaliknya, pas naik bisa sampai rumah,” imbuhnya.
Nurdin menjelaskan, guna optimalisasi pelayanan terhadap masyarakat khususnya di bidang transportasi umum, DTKJ menyambangi Pemkot Tangerang untuk berkolaborasi membangun angkutan umum yang terintegrasi antara wilayah Jakarta dan Kota Tangerang.
Namun, Pemkot Tangerang bersama Badan Transportasi Jabodetabek telah mengajukan penambahan koridor bus di wilayah Kota Tangerang.
“Sebenarnya kita dengan badan transportasi Jabodetabek sudah mengajukan usul untuk penambahan koridor bus di Kota Tangerang yang saat ini sudah tahap pembahasan MoU. Agar penambahan BRT di Kota Tangerang bisa dilakukan dengan badan transportasi Jabodetabek,” kata Nurdin.
Namun begitu, lanjut Nurdin, dalam kerjasama membangun transportasi umum bukan hanya melakukan integrasi koridor, akan tetapi perlu adanya integrasi subsidi.
“Mana yang disubsidi oleh Jakarta melalui busnya dan mana yang disubsidi oleh Pemkot Tangerang terkait bus pengumpan. Sehingga nanti akan ada kolaborasi kebijakan penganggaran tentu pada akhirnya akan meringankan beban Pemkot Tangerang di dalam memberikan pelayanan di bidang transportasi umum bagi masyarakat,” jelasnya.
Kata Pj, Pemkot Tangerang mengalokasikan anggaran untuk subsidi transportasi umum sebesar Rp30 miliar setiap tahunnya. Pasalnya, anggaran tersebut dapat dikolaborasikan dengan Pemprov Jakarta guna meningkatkan pelayanan transportasi umum sesuai harapan masyarakat.
“Saat ini melalui transportasi umum, masyarakat mendapatkan subsidi APBD yang cukup besar yaitu Rp30 miliar dalam setahun. Kalau anggaran ini dikolaborasikan dengan DKI maka dapat meningkatkan pelayanan sesuai keinginan masyarakat,” tandasnya. (Hmi)
