Zaki Sebut Penyederhanaan Birokrasi Percepat Pembangunan

    FOTO: Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dalam Seminar Nasional (dok.hms)

    TANGERANG (BT) – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar menyebut bahwa penyederhanaan birokrasi akan mempercepat pembangunan. Akan tetapi, butuh komitmen mulai dari pemerintah pusat hingga daerah karena kebutuhan pelayanan kepada masyarakat lebih utama.

    “Komitmen harus dibangun mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga kebutuhan masyarakat lebih cepat terlayani,” ucap Zaki, saat mengisi Seminar Nasional yang digelar Universitas Paramita Indonesia, di Gedung Graha Widya Bhakti Puspitek Serpong, Tangerang Selatan.

    Misalnya, lanjut Zaki memberi contoh, untuk membangun jembatan yang melintasi rel kereta di Tangerang, harus meminta izin mulai dari; PT.KAI, Kemenhub, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi sampai ke Kementerian PUPR, sehingga bertahun-tahun pembangunan jembatan belum bisa terealisasi.

    “Karena itu, dengan adanya penyederhanaan birokrasi dapat mempercepat pembangunan. Hal ini sangat penting untuk segera mereformasi kebijakan lewat penyederhanaan birokrasi,” terang Zaki.

    Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengaku siap untuk memfasilitasi berbagai permasalahan yang terjadi di daerah. Menurutnya, kebijakan yang berbelit dan bahkan rumit ini akibat belum berjalannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016.

    “Terus terang, jika PP nomor 18/2016 dijalankan, saya yakin keruwetan birokrasi tidak akan terjadi,” ujarnya.

    Walaupun ada kesulitan dalam birokrasi, lanjut Akmal, akan dapat diselesaikan secara cepat tanpa memakan waktu bertahun-tahun seperti saat ini. Akibat tidak berjalannya PP nomor 18/2016 ini kata Akmal, Kemendagri banyak kedatangan tamu dari 508 Pemkab/Pemkot di seluruh Indonesia.

    “Dan para tamu tersebut semuanya meminta konsultasi akibat adanya benturan kebijakan antara pemda, provinsi dan pusat,” katanya.

    Seharusnya, tambah Akmal, kebijakan di tingkat daerah dan kota dapat selesai dengan difasilitasi pemerintah provinsi. Namun kenyataan saat ini, pemerintah daerah mengalami kebuntuan di tingkat provinsi.

    “Sehingga pemerintah daerah berduyun-duyun berkonsultasi dengan Kemendagri. Akibatnya, Kemendagri bagian konsultasi menjadi seperti pasar ikan alias ramai,” imbuhnya.

    Diketahui, seminar ini mengangkat tema ‘Tantangan Pelayanan Publik Dalam Penyederhanaan Birokrasi’. Seminar ini diikuti para peserta dari berbagai daerah seperti Yogyakarta, Pemda Ogan Ilir, dan Pemprov Bukit Tinggi.

    Dengan mengangkat tema ‘Tantangan Pelayanan Publik Dalam Penyederhanaan Birokrasi’, seminar adalah rangkaian Dies Natalies HUT ke-26 UNPRI yang turut menghadirkan beberapa kalangan civitas akademika yakni Universitas Gajah Mada, Universitas Padjajaran dan kalangan birokrasi dari Kementerian Dalam Negeri RI. (Ris/Hmi)