Aksi Mahasiswa Tangerang Tuntut Wali Kota Tolak UU Omnibus Law

    FOTO: Sejumlah mahasiswa saat aksi di Puspemkot Tangerang

    TANGERANG – Ratusan mahasiswa mengepung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, dalam rangka unjukrasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, pada Senin, (12/10/2020).

    Aksi tersebut menuntut Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang untuk menyatakan sikap menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

    Pantauan di lapangan, ratusan mahasiswa itu datang bergelombang. Gelombang pertama datang sekitar pukul 13.30 WIB. Kemudian berlanjut gelombang kedua sekira pukul 14.00 WIB.

    Sembari berorasi, para mahasiswa meminta DPRD dan Pemkot Tangerang turut menyatakan sikap menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

    “Kami tidak akan pergi sebelum mereka (Walikota dan DPRD Kora Tangerang) menandatangani surat pernyataan menolak undang-undang omnibus law,” ujar Koordinasi Aksi, Fadil dalam orasinya.

    Menurut Fadil, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini dapat membuat rakyat sengsara, terutama kaum buruh.

    “Tidak mengedepankan masyarakat. Ini yang harus kita lawan. Kami menuntut untuk bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengesahan Undang-Undang ini,” tegasnya.

    Bila Wali Kota dan DPRD Kota Tangerang bersama rakyat, maka seharusnya mereka bersedia menyatakan sikap menolak Undang-Undang ini, hitam di atas kertas. Sebab sambung Fadil, mereka semua dipilih oleh rakyat.

    “Ke mana mereka yang katanya bersama rakyat, keluar. Hidup mahasiswa, hidup rakyat, hidup rakyat yang tertindas,” terang Fadil.

    Nampak para peserta aksi dikawal oleh ratusan petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Mereka mencoba masuk namun Puspemkot Tangerang dijaga ketat. Mereka mulai membakar ban di depan Puspemkot Tangerang.

    Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI) Tangerang Raya, Ahmad Izat Jazuli mengatakan, aksi yang dilakukan ini tanpa ditunggangi. Ini murni atas kepedulian mahasiswa kepada rakyat.

    “Kita sepakati bersama aksi kita ini damai dan terpimpin dan terorganisir,” tegasnya.

    Aksi ini kata dia terpaksa dilakukan sebagai simbol perlawanan lantaran aspirasi yang mereka gaungkan pada Kamis, (15/10) lalu di DKI Jakarta tak mendapat respon yang memuaskan.

    “Kalau tidak mau didengarkan ya parlemen jalanan satu-satunya cara. Kekuatan massa mau tidak mau,” kata Izat. (Hmi)