Aktivis Tangerang Desak Pemkot Bubarkan PT TNG

    (Dok.beritatangerang)

    TANGERANG – Direktur Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Ade Yunus kembali mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk membubarkan PT Tangerang Nusantara Global (TNG).

    Desakan tersebut lantaran PT TNG yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dinilai tidak produktif, dan hanya membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

    Semula, menurut Ade, sejak disahkan Perda Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan PT TNG, pihaknya menaruh harapan besar Holding Company bentukan Pemkot Tangerang itu dapat menggali penambahan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor yang diduga sering bocor bahkan sektor yang belum tersentuh.

    “Namun sudah hampir 4 tahun berjalan, jangankan berkontribusi menambah PAD, yang ada hanya menjadi beban APBD,” katanya.

    Aktivis Kota Tangerang ini juga mengaku sudah berkali-kali memberikan masukan bahkan otokritik terhadap kinerja PT. TNG yang bertujuan agar dapat meningkatkan kinerja. Namun dirinya sudah merasa sangat geram karena sama sekali tidak terjadi perbaikan secara signifikan.

    “Alasan kedua, Tahun pertama dan kedua kami anggap wajar karena masih beradaptasi, hingga akhirnya dievaluasi dan terjadi pergantian Direktur 2019 yang lalu. Di bawah kepemimpinan yang baru kami sempat optimis namun belakangan justru hanya melakukan efisiensi dengan pengurangan tenaga kerja namun tetap tidak meningkatkan pendapatan,” paparnya.

    Ia menambahkan, dari delapan bidang usaha yang diamanatkan pada Pasal 5 Perda Nomor 10 Tahun 2016 (infrastruktur, jasa keuangan dan permodalan, telekomunikasi, perparkiran, perdagangan dan jasa, pariwisata, jasa konsultasi dan properti),  PT. TNG hanya berkutat pada bidang perparkiran, bahkan mengurus bidang transportasi yang tidak masuk dalam bidang usaha PT. TNG sehingga terkesan dipaksakan untuk dikelola.

    “Alasan ketiga, Faktanya hanya berkutat dibidang perparkiran yang piutangnya hingga saat ini saja belum tertagih, ditambah lagi dipaksakan untuk mengurus bidang usaha transportasi si benteng yang jelas-jelas tidak tertuang di Perdanya,” tukas Ade.

    Selain itu, pihaknya juga menyoroti tidak transparannya pelaksanaan RUPS yang dilakukan oleh PT.TNG, yang seharusnya dilakukan enam bulan setelah tahun buku berakhir.

    “Alasan terakhir, PT. TNG ini kan Holding Company yang pemilik sahamnya adalah masyarakat Tangerang, berdasarkan Pasal 13 dan 14 Perda 10/2016 memiliki kewajiban untuk menggelar dan mengumumkan RUPS nya, namun tidak pernah tuh kita dengar atau baca ada RUPS PT. TNG, lalu diumumkan deviden sahamnya,” jelas Ade.

    Saat ditanya mengenai apakah memungkinkan untuk dilakukan pembubaran terhadap PT. TNG, Ade menegaskan bahwa hal tersebut diatur dalam Perda.

    “Kan diatur dalam Pasal 40 tentang Pembubaran dan Likuidasi, jadi tinggal buat Perda Pembubaran PT. TNG saja, lalu bidang usaha yang dikelola dikembalikan ke OPD terkait, seperti parkir dan pengelolaan si Benteng, kembalikan lagi saja ke Dinas Perhubungan, daripada setiap tahun menjadi beban APBD,” tandasnya. (Hmi)