DPRD Minta Pemkot Lebih Matang Rencanakan Pembangunan

    FOTO: Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo saat Paripurna LKPJ Wali Kota Tangerang 2019 (dok.ist)

    TANGERANG – Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang lebih matang dalam merumuskan perencanaan pembangunan. Hal itu dilakukan agar program pembangunan mampu menyerap anggaran.

    Dalam Paripurna Rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Tangerang tahun 2019 itu, kata Bowo, serapan anggaran pada 2019 mencapai 78,59 persen, sementara sebelumnya pada 2018 mencapai 81,41 persen.

    “Jadi penyerapan anggaran tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yang mencapai 81,41 persen,” kata pria yang akrab disapa Bowo, usai Paripurna LKPJ Wali Kota Tangerang tahun 2019 melalui teleconference, Rabu (15/4/2020).

    Sebenarnya, lanjut Bowo, untuk tahun depan Kota Tangerang lebih banyak fokus pada pembangunan fisik seperti sport center dan waduk-waduk. Oleh sebab itu, ia meminta agar Pemkot Tangerang harus lebih mematangkan perencanaan tersebut.

    “Ini menjadi perhatian. Maka kami harap perencanaan lebih matang dalam persiapan perencanaan pembangunan,” ucap Bowo. “Jangan sampai karena perencanaan tidak matang aktualisasi akhirnya tidak digunakan,” tukasnya.

    Adapun lemahnya serapan anggaran hingga terjadi penurunan ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta kecamatan-kecamatan.

    “Karena ada bisa menyerap anggaran kelurahan itu. Ada yang 40 persen, 30 persen bahkan ada 20 persen. Termasuk pembebasan lahan juga,” terang Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang Turidi Susanto.

    Sementara itu, Wakil Ketua II Kosasih saat membaca keputusan DPRD terkait Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tangerang 2019 di antaranya soal pendidikan dan kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), urusan Kesatuan Bangsa, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

    Selain itu urusan ketenagakerjaan, urusan lingkungan hidup, urusan perizinan, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Serta urusan perhubungan, urusan sekretariat pemerintah, urusan komunikasi dan informasi, urusan keuangan dan aset, urusan sosial, urusan kearsipan, serta urusan pemuda dan olahraga. (Hmi)