TANGERANG – Dalam rangka mendukung percepatan penanganan stunting berbasis data, Poltekkes Kemenkes Jakarta I bersama Dinas Kesehatan Kota Tangerang melaksanakan kegiatan Penyusunan Analisis Situasi Program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) di wilayah Kecamatan Karawaci, khususnya yang berada di wilayah kerja UPT Puskesmas Bugel.
Kegiatan ini merangkul berbagai pemangku kebijakan lintas sektor, diantaranya Dinas Kesehatan Kota Tangerang, unsur Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga aparatur Kecamatan Karawaci, Kelurahan Bugel, Margasari, dan Pabuaran, termasuk tim teknis kesehatan masyarakat dan Kementerian Agama (Kemenag).
Camat Karawaci, Achmad Zuldin Syafii, menjelaskan bahwa agenda utama kegiatan ini adalah menyusun analisis situasi stunting dengan tujuan menghasilkan data yang valid dan komprehensif sebagai dasar dalam perencanaan intervensi yang tepat sasaran.
“Poin-poin kegiatan terkait analisis Program INEY dan intervensi stunting di wilayah kerja UPT Puskesmas Bugel mencakup penyusunan analisis situasi. Tujuannya untuk memetakan dan menghasilkan data yang valid, akurat, serta komprehensif terkait kondisi gizi masyarakat dan kasus stunting. Data ini selanjutnya digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) agar intervensi penurunan stunting bisa tepat sasaran di tingkat akar rumput,” terang Zuldin, Kamis (24/09/26).
Fokus Intervensi dan Sinergi Lintas Sektor
Dikatakan, fokus intervensi di tingkat UPT Puskesmas Bugel mengimplementasikan program percepatan pencegahan stunting terintegrasi. Sasaran utamanya adalah perbaikan gizi spesifik dan sensitif pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), mulai dari penanganan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita di posyandu, pemberian edukasi gizi, hingga optimalisasi peran layanan kesehatan dasar.
“Wilayah operasional UPT Puskesmas Bugel sendiri mencakup tiga kelurahan di Kecamatan Karawaci, masing-masing Kelurahan Bugel, Margasari, dan Pabuaran. Sehingga, seluruh program pendampingan, intervensi gizi, maupun pendataan stunting dijalankan secara merata di ketiga wilayah tersebut,” tutur Zuldin.
Ia menambahkan, hubungan kerja sama dengan Kemenag dalam program percepatan penurunan stunting ini memiliki peran yang sangat strategis, karena menyangkut kelompok sasaran di sektor hulu, yakni pencegahan sebelum pranikah dan kehamilan.
”Kaitan kerja sama dengan Kemenag ini dijabarkan melalui edukasi dan suplementasi bagi remaja putri pranikah, di mana program intervensi menyasar siswi di lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag seperti Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), serta pondok pesantren. Mereka diberi edukasi gizi dan Tablet Tambah Darah (TTD) secara rutin untuk mencegah anemia sejak remaja,” jelas Zuldin.
Pil atau tablet penambah darah ini memang rutin dibagikan ke siswa sekolah, khususnya remaja putri usia 12 hingga 18 tahun, lewat kerja sama Puskesmas, Dinkes, pihak sekolah, sampai madrasah di bawah Kemenag. Tujuannya adalah untuk mencegah anemia, sebab remaja putri rentan mengalami kekurangan darah akibat menstruasi setiap bulan serta masa pertumbuhan. Jika mengalami anemia, tubuh akan gampang lemas, lesu, dan kurang konsentrasi belajar.
Langkah ini menurut Zuldin, menjadi investasi jangka panjang cegah stunting, sebab kesehatan remaja putri hari ini adalah penentu masa depan agar saat dewasa, menikah, dan hamil. Nantinya mereka siap melahirkan anak yang sehat dan bebas dari risiko stunting. Aturan minum suplemen ini dianjurkan seminggu sekali secara rutin di sekolah atau dipantau oleh tenaga kesehatan setempat.
Intervensi Hulu dan Hilir Cegah Stunting
”Kemenag melalui Kantor Urusan Agama (KUA), melaksanakan bimbingan perkawinan (Binwin). Mewajibkan calon pengantin mengikuti bimbingan kesehatan reproduksi dan persiapan gizi keluarga sebelum melangsungkan pernikahan. Tujuannya agar pasangan baru menjadi paham tentang cara merawat kandungan dan memberi asupan gizi yang tepat demi mencegah anak lahir stunting,” ujar Zuldin.
Kemudian sinkronisasi data dan lintas sektor dalam forum analisis situasi atau koordinasi tingkat daerah, di mana Kemenag dilibatkan agar data sasaran remaja putri di sekolah agama atau pesantren serta calon pengantin dapat terintegrasi dengan sistem pendataan percepatan penurunan stunting berbasis data.
”Dengan demikian, Kemenag memegang kendali penuh di bagian hulu (remaja dan calon pengantin), sementara Dinas Kesehatan dan Puskesmas mengawal di bagian hilir (ibu hamil dan anak usia 0–2 tahun atau masa 1000 HPK). Kolaborasi inilah yang membuat penanganan stunting bisa berjalan komprehensif dari hulu ke hilir,” kata Zuldin.
Selain melibatkan Kementerian Agama, sinergi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting ini juga merangkul Dinas Pendidikan untuk menjangkau kelompok sasaran di institusi pendidikan umum. Melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Tangerang untuk tingkat SD dan SMP, serta koordinasi vertikal dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk tingkat siswa SMA dan SMK sederajat, program intervensi gizi dan edukasi kesehatan dapat menyasar anak-anak usia sekolah secara massal.
”Pelibatan sektor pendidikan ini dinilai krusial mengingat kelompok usia 6 hingga 18 tahun berada dalam masa pertumbuhan aktif, di mana edukasi perilaku gizi seimbang serta kebiasaan hidup sehat harus ditanamkan sejak dini di lingkungan sekolah agar berdampak panjang hingga mereka dewasa nanti,” ungkap Zuldin.
Peran dan Fungsi Strategis Aparatur Kecamatan
Sedangkan tugas utama aparatur Kecamatan Karawaci menurut Zuldin, melaksanakan koordinasi lintas sektor di tingkat wilayah. Yaitu menghubungkan dan mengkoordinasikan berbagai instansi di tingkat kecamatan mulai dari Kepala UPT Puskesmas, para lurah di wilayah kerja, Kepala KUA, Korwil Pendidikan, hingga kader Posyandu atau PKK.
”Kami juga melakukan pengawasan dan pengendalian program, yakni memastikan data sasaran ibu hamil, balita, dan remaja putri di tiap kelurahan benar-benar terdata serta mendapatkan intervensi yang tepat dari puskesmas atau instansi terkait,” tutur Zuldin.
Menurutnya, jajarannya juga menggerakkan partisipasi masyarakat dengan memotivasi para ketua RT, RW, kader PKK, dan tokoh masyarakat, agar aktif mengajak warga supaya rutin membawa balita ke Posyandu serta mengedukasi pola asuh dan gizi seimbang.
Pihaknya juga melakukan evaluasi berkala dengan memimpin jalannya koordinasi atau forum rembuk stunting tingkat kecamatan guna mengevaluasi capaian penurunan angka stunting dan mengidentifikasi kendala di lapangan setiap bulannya.
“Melalui kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pihak, diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam upaya peningkatan status gizi dan kesehatan ibu serta anak-anak. Kegiatan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendukung kebijakan berbasis bukti data guna mewujudkan generasi yang lebih sehat, unggul, dan berkualitas,” tukas Zuldin. (***)
