Hasjantama-Djafarudin-2

    KNPI Kota Tangerang Desak BPN Atasi Persoalan Lahan

    FOTO: KNPI Kota Tangerang saat menggelar aksi ke BPN

    TANGERANG – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tangerang geruduk kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang, Kamis (10/9/2020).

    Dalam aksi tersebut KNPI mendesak BPN Kota Tangerang segera menuntaskan kegaduhan atas persoalan lahan yang marak di Kota Tangerang.

    Diketahui, belakangan ini banyak terjadi kegaduhan yang disebabkan oleh persoalan lahan, sehingga masyarakat khususnya di Kota Tangerang menjadi resah dan menderita.

    Semisal yang terjadi di Kampung Baru, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda Kota Tangerang. Setidaknya 300 jiwa terkatung-katung akibat pembebasan lahan tol Jorr II.

    Hal demikian juga terjadi di Kelurahan Kunciran Jaya dan Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Di sana warga juga resah akibat adanya ketidakjelasan ihwal bidang lahan yang diklaim salah satu pihak.

    Menyikapi hal ini, Ketua KNPI Kota Tangerang Uis Adi Darmawan mendesak BPN Kota Tangerang untuk segera menyelesaikan kegaduhan tersebut. Terlebih, dari beberapa kasus persoalan lahan diduga ada oknum yang memanfaatkan keadaan.

    “Ini kan indikasinya orang yang menggerakan masyarakat tapi ga tau persoalan itu juga mafia (dugaan adanya mafia). Jadi tentu kami mendorong ini bisa terungkap, aspek hukumnya bisa ditempuh,” ujarnya, Kamis (10/9/2020).

    Kata pria yang akrab disapa Bung Uis, persoalan tumpang tindih klaim atas lahan 45 hektare yang ada di Kecamatan Pinang juga harus segera diselesaikan. Penyelesaian tersebut menurutnya harus segera menjelaskan alas hak kepemilikan lahan yang sah.

    “Ini kan putusan negara harus digunakan ketika ada ketidakpuasan maka harus ditempuh jalur hukum. Kenapa ga gugat, ini jangan sampai begini. Jangan sampai bilang yang di sini palsu yang di sana bilang ga punya data,” ujarnya.

    Dengan adanya kepastian atas alas hak pastinya nanti akan menjadi sumber pemasukan juga bagi Kota Tangerang.

    “Ini tanahnya 45 hektare dengan adanya status tanah maka kami harapkan bisa menjadi potensi pendapatan daerah,” katanya.

    Uis menambahkan, jika memang terbukti adanya mafia tanah di Kota Tangerang, maka aparat penegakan hukum harus dengan tegas memberikan sanksi.

    “Tangkap. Jadi tidak ada lagi masyarakat yang diresahkan akibat persoalan ini,” tukasnya.

    Sementara Kepala BPN Kota Tangerang Sri Pranoto mengaku saat ini pihaknya telah mendalami persoalan tersebut. Bahkan pria yang kerap disapa Toto juga mengaku telah melaporkan persoalan ini ke pihak kepolisian.

    “Masalah ini sedang kita tangani, kita selesaikan segera. Ini ya nanti kan sedang ada laporan dengan pihak aparat nanti aparat yang menentuakan ini sedang diproses,” jelasnya.

    Ia juga mengaku ihwal 45 hektare lahan yang disengketakan di PN Tangerang, saat itu belum memiliki kejelasan atas alas hak tanah tersebut.

    “Saya belum tau bidang. Saya ga bisa yang penting intinya permasalahan tanah ini ada yang menggerakkan, tapi kan dengan bukti yang tidak sesuai. Berkas yang mereka bawa tidak tercatat di kantor kami. Itu sudah kami sampaikan ke PN,” tukasnya. (Hmi)