Komisi II Angkat Bicara Soal Pungutan RS Mayapada untuk Pasien Covid-19

    FOTO: Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji saat diwawancara

    TANGERANG – Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji angkat bicara soal dugaan pungutan biaya terhadap pasien Covid-19 di Rumah Sakit (RS) Mayapada, Modernland, Kota Tangerang.

    Diberitakan sebelumnya, RS Mayapada Tangerang diduga memungut biaya sebesar Rp65 juta terhadap pasien Covid-19 berinisial SPZ (16). Dugaan tersebut berdasarkan keterangan keluarga pasien Covid-19 saat dikonfirmasi awak media baru-baru ini.

    Dalam keterangannya, T yang merupakan orangtua SPZ mengaku telah dipungut biaya perawatan sebesar Rp65 juta, padahal SPZ dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19.

    Menanggapi hal itu, Saeroji menyayangkan bila ada oknum rumah sakit yang ingin meraup keuntungan di tengah kondisi pandemi saat ini. Ia pun menegaskan seluruh biaya pasien yang dinyatakan Covid-19 hingga biaya pemulasarannya ditanggung pemerintah.

    “Saya rasa semua masyarakat juga tahu, kalau pasien dinyatakan positif, biaya pengobatan dan perawatan hingga pemulasaran jenazahnya tidak dipungut biaya,” ungkap Saeroji saat dikonfirmasi melalui seluler, Selasa (29/9/2020).

    Kata Saeroji, hal tersebut berdasarkan keputusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran (SE) Nomor HK.01.07/Menkes/238/2020, tentang petunjuk teknis klaim penggantian biaya perawatan pasien penyakit infeksi emerging tertentu bagi rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan Covid-19.

    “Kalau terjadi pungutan, artinya RS Mayapada tak mengindahkan keputusan Kemenkes. Apalagi mencoba memanipulasi data Covid untuk mencari keuntungan dalam kondisi kesusahan ini,” jelasnya.

    Di sisi lain, ia juga mempertanyakan peran pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangerang. Oleh karena itu, DPRD berencana akan memanggil Dinkes terkait persoalan tersebut.

    “Rencana komisi akan panggil hearing dengan Dinkes terkait pengawasan. Kalau ada pelanggaran ya harus bertanggung jawab, kalau melanggar SOP harus ada sanksi. Sanksi ini sudah ada aturan,” katanya.

    Ia berharap hal serupa itu tidak terulang kembali. Apalagi di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat saat ini. “Fatal ini. Kami berharap tidak terjadi lagi,” tegasnya.

    Terpisah, Kepala Dinkes Kota Tangerang, Liza Puspadewi mengaku telah memanggil jajaran RS Mayapada untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hasilnya RS Mayapada bersedia mengembaliakan uang tagihan tersebut.

    “Sudah kita panggil. Uangnya juga sudah dikembalikan,” terang Liza, Selasa (29/9/2020).

    Liza mengatakan, persoalan ini terjadi lantaran miss komunikasi. Pasien tersebut sebenarnya positif Covid-19 namun dianggap negatif. Kemudian di Swab Tes ulang lagi untuk mempertegas hasilnya.

    “Sebenarnya itu pasien positif, terus dikira itu negatif ada miss komunikasi. Jadi kan kalau negatif itu tidak ditanggung dan uangnya sudah dikembalikan,” katanya.

    Diketahui, Praktek pungutan ini mencuat setelah keluarga pasien SZP meninggal karena diklaim terinfeksi Covid-19. Pihak keluarga mengaku telah ditagih biaya sebesar Rp 65 juta untuk perawatan dan pemulasaran SZP pada Selasa, (22/9/2020) lalu.

    Berdasarkan hal itu RS Mayapada pun telah meminta maaf kepada keluarga korban. Pihak RS pun bersedia mengembalikan uang administrasi pasien keluarga SZP yang Selasa (22/9/2020) malam lalu dinyatakan meninggal dunia akibat Covid-19.

    Kesepatakan berdamai kedua belah pihak pun berlangsung pada Senin, (28/9/2020) di RS Mayapada Modernland Kota Tangerang. (Hmi)