TANGERANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Saeroji mengatakan bahwa penerapan kurikulum merdeka di Kota Tangerang harus dilakukan secara bertahap.
Pasalnya, prinsip kebebasan dalam kurikulum merdeka di Kota Tangerang dinilainya masih terkendala administrasi. Salah satunya yakni lantaran ketidaksiapan sumber daya manusia.
“Jadi jangan sekaligus semua jenjang, ini juga gak bisa ditarget dalam setahun, harus bertahap. Karena dibutuhkan melek teknologi, belum lagi dari masyarakat yang anak-anaknya membutuhkan fasilitas untuk bisa mengakses baik internet maupun teknologi lainnya,” ungkap Saeroji, kepada Beritatangerang.id, Kamis (8/6/2023).
Meski demikian, dirinya sangat mendukung penerapan kurikulum merdeka di Kota Tangerang. Namun, pemerintah harus hadir memberikan fasilitas pendampingan dan upgrade ilmu kepada pendidik.
“Jadi jangan hanya sebatas kurikulum merdeka ini mereka diberikan kebebasan dalam berinovasi, tapi tidak ada upgrade secara terus dan beraturan,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga dianggap harus bersinergi dengan masyarakat dan tentu saja para guru sendiri.
“Jadi, butuh juga pelatihan dan lain sebagainya,” katanya.
Ia juga menekankan perlunya melibatkan masyarakat dalam proses pendidikan. Sebab tanpa melibatkan masyarakat, maka pendidikan tidak akan mungkin berjalan dengan baik.
“Kalau masyarakat tidak dilibatkan bagaimana mereka tahu Kurikulum Merdeka, jadi (masyarakat) tidak akan men-support,” ucapnya.
Sebab kata dia, informasi soal kurikulum merdeka dirasa belum seirama. Maka dari itu sosialisasi diperlukan.
“Yang namanya kurikulum merdeka bukan berarti bisa semaunya, tapi harus sesuai tujuan pendidikan nasional,” tandasnya. (Hmi)
