Iklan-PJTI
HUT-Kota-Tangerang-PKB.jpg

Komisi Informasi Terbitkan SE terkait PSBB Covid-19

dok.istimewa

JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Pusat menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 02 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Masa Depan Darurat Kesehatan Masyarakat perihal wabah virus corona atau Covid-19.

Ketua KI Pusat Gede Narayana mengatakan, SE tersebut ditujukan untuk Gugus Tugas Covid-19, yakni Menteri Kesehatan dan Badan Publik (BP) di pusat, tingkat daerah, dan daerah lainnya untuk digunakan berkaitan dengan memberikan bantuan informasi publik di masa depan Darurat Kesehatan Masyarakat atau Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Covid-19.

“Meski diberlakukan kebijakan kerja dari rumah di masa darurat kesehatan masyarakat atau PSBB, akses layanan informasi publik di badan publik harus tetap berjalan dengan persetujuan pelayanan informasi dengan mengedepankan pelayanan melalui media berani,” ujar Gede Narayana.

Adapun isi yang tertuang dalam SE sebagai berikut:

  1. Darurat kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah mempengaruhl pelayanan informasi publik di seluruh badan publik.
  2. Memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan yang berada di bawah kewenangannya kepada publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
  3. Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami, terkait Covid-19.
  4. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Komisi Informasi Pusat memberikan panduan kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, gubernur, bupati/wali kota, dan instansi pemerintah lain yang terkait dengan penanganan darurat kesehatan akibat Covid-19, untuk dapat menginformasikan hal-hal berikut: 

a. Jenis penyakit, persebaran, daerah yang menjadi sumber penyakit (episentrum/klaster), den pencegahannya; 

b. Secara ketat dan terbatas, menginformasikan penyebaran Covid-19 dengan tetap melindungi data pribadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pasien positif Cavid-19, dan orang- orang yang dinyatakan telah sembuh oleh pihak yang berwenang. Adapun data pribadi yang dimaksud terdiri atas: nama, alamat rumah, nomor telepon dan sebagainya, yang dapat mengungkapkan identitas pribadi yang bersangkutan. Data pribadi dapat digunakan oleh pemerintah untuk mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19. Namun demikian, tidak boleh dipublikasikan kecuali disetujui oleh yang bersangkutan atau keluarga inti dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Menginformasikan penyebaran Covid-19 sebagai sarana peringatan dini (early warning) bagi masyarakat, yang meliputi: (i) area persebaran untuk satuan wilayah terkecil hingga tingkat desa/kelurahan dan/atau dusun dengan tetap menjaga data pribadi para ODP, PDP, dan pasien positif Covid-19; dan (i) upaya-upaya mitigasi penyebaran dan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah setempat. 

d. Informasi layanan kesehatan, yang meliputi antara lain: (i) rumah sakit rujukan dan/atau fasilitas kesehatan seperti ketersediaan ventilator dan tenaga medis yang menangani Covid-19, (ii) informasi kapasitas rumah sakit yang dapat merawat pasien Covid-19; (iii) Informasi rencana belanja, distribusi, dan ketersediaan alat pelindung diri (APD) pada unit layanan kesehatan yang menangani Covid-19; (iv) Informasi akses layanan rapid test; (v) nomor hotline layanan kesehatan yang menangani Covid-19; (vi) mekanisme/protokol bagi masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan yang terindikasi gejala Covid-19; dan (vii) mekanisme/protokol pengaduan masyarakat Covid-19.

e. Informasi penanganan jenazah dan lokasi khusus pemakaman bagi pasien Covid-19.

f. Informasi akses, biaya, dan jaminan kesehatan bagi masyarakat terkait pemeriksaan dan perawatan Covid-19.

g. Rencana kebijakan dalam penanganan Covid-19 dan perubahannya.

  1. Meminta Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Walikota dan instansi pemerintah lain yang terkait dengan penanganan darurat kesehatan akibat Covid-19 untuk:

a. mengupayakan adanya sistem data/informasi terkait dengan Covid-19 kepada masyarakat secara real time.

b. memiliki prosedur pengumpulan datalinformasi sebagai pedoman bersama instansi untuk dilakukan sinkronisasi sebelum disampaikan kepada publik;

c. menyampaikan status waktu bagi datalinformasi yang disampaikan kepada publik untuk mencegah kesalahpahaman atas data/informasi;

d. memastikan agar datalinformasi terkait dengan sebaran dan penanganan Covid-19 dapat diterima dengan cepat oleh masyarakat di wilayah potensial terdampak.

e. Memastikan agar aplikasi atau sistem elektronik untuk pencegahan (surveilance) yang disusun oleh pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat (interaktif) untuk mencegah terjadinya pengabaian atas hak kesehatan masyarakat.

  1. Meminta agar seluruh PPID badan publik untuk tetap melakukan pelayanan informasi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini:

a. Memaksimalkan pelayanan informasi berbasis daring (online),

b. Jika terdapat pelayanan informasi yang tidak dapat dilakukan berbasis daring (online), mengedepankan kebijakan pembatasan jarak aman jaga jarak), menggunakan alat pelindung diri (APD) dan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan petunjuk pemerintah dan/atau instansi yang kompeten lainnya;

c. Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan serta-merta berbasis daring (online), khususnya terkait dengan layanan publik di badan publik selama berlangsung; dan maka badan publik wajib menerapkan dan masa darurat kesehatan akibat Covid-19,

d. Memprioritaskan penyampaian informasi secara berkala dan berbasis daring (online) atau media lainnya, khususnya terkait dengan rencana kebijakan dan anggaran, rencana perubahan kebijakan dan anggaran, dan mekanisme partisipasi publik di badan publik selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19 berlangsung, dengan mempertimbangkan kebijakan pembatasan sosial dan pembatasan jarak aman (jaga jarak). 

  1. Meminta agar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, para Menteri, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Gubernur, para Bupati/Walikota, dan instansi pemerintah lainnya yang berwenang mengurus ketersediaan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama masa darurat kesehatan akibat Covid-19, menyampaikan informasi secara berkala beserta hotline yang dapat dihubungi oleh masyarakat setempat dengan bahasa yang mudah dipahami, diantaranya:

a. Informasi tentang ketersediaan, distribusi dan cara mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya;

b. Informasi cara mendapatkan hak atas program-program pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait bantuan untuk masyarakat lapis bawah, pekerja pada sektor informal, pelaku usaha mikro dan kelompok rentan lainnya;

c. Informasi akses layanan keuangan dan perbankan; dan

d. Informasi akses dan perubahan mekanisme layanan publik lainnya yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.

  1. Meminta agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta instansi pemerintah lainnya sesuai dengan kewenangannya dalam penegakan hukum, untuk menyampaikan informasi secara berkala dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat lues, diantaranya:

a. kepastian masa penahanan bagi tersangka, terdakwa, maupun masa hukuman penjara bagi terpidana;

b. memberikan informasi kriteria pembebasan narapidana terkait covid-19;

c. jadwal persidangan dan tata cara persidangan khusus dalam darurat kesehatan Covid-19;

d. skema komunikasi dengan keluarga dan kuasa hukum;

e. menyediakan informasi pencegahan dan penanganan Covid-19 bagi para tahanan dan narapidana, dan

f. menginformasikan teknis penerapan PSBB yang dilakukan aparat hukum, terkait larangan kerumunan massa, menghambat jalur distribusi logistik/kebuluhan dasar dan lainnya.

Bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebjakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, KI Pusat meminta kepada pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pengelola bantuan yang bersumber atau sumbangan masyarakat.

  1. Dari APBN/APBD melakukan pengelolaan dan penggunaan anggaran atau bantuan publik termasuk pengadaan barang/jasa, agar dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan menyampaikan informasi kepada publik.

Demikian Surat Edaran ini disusun dan disampaikan untuk menjadi perhatian selama masa darurat kesehatan masyarakat akibat Covid-19. (Ris)