PB HMI Minta Pemerintah Tunda Pilkada 2020

FOTO: Para pengurus PB HMI di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sampaikan surat rekomendasi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI).

Dalam surat yang disampaikan pada Senin (14/9/2020) kemarin, PB HMI sampaikan beberapa rekomendasi terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020, yang salah satunya adalah mendesak Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

Ketua Komisi Politik PB HMI Abdul Muhyi mengatakan, pada 15 Juni 2020 lalu pemerintah, DPR dan KPU telah memutuskan untuk tetap melanjutkan tahapan Pilkada 2020 ditengah pandemi COVID-19, dengan memastikan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada.

“Kita ketahui bersama, bahwa pemungutan suara Pilkada Tahun 2020 akan digelar secara serentak pada 9 Desember 2020,” kata Muhyi, Selasa (15/9/2020).

Dalam perjalanannya, lanjut Muhyi, ada beberapa pihak yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan pada saat tahapan Pilkada berlangsung. Seperti pada saat pendaftaran maupun deklarasi pasangan calon di beberapa daerah yang mengundang kerumunan massa dan khawatir akan berdampak pada peningkatan jumlah kasus Covid-19.

Hal tersebut juga diperparah dengan terinfeksinya calon kepala daerah sebanyak 60 orang. Selain itu, terdapat juga penyelenggara Pilkada yang dinyatakan positif Covid-19.

“Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan, jumlah kasus yang terkonfirmasi kini telah mencapai 218 ribu jiwa lebih,” terangnya.

Bahkan, dikatakan Muhyi, pemerintah telah menetapkan 70 daerah sebagai zona merah atau beresiko tinggi, dan 267 daerah zona kuning. Hal itulah yang kemudian perlu menjadi pertimbangan kembali bagi Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020.

Berdasarkan kondisi saat ini, PB HMI melalui Komisi Politik Dalam dan Luar Negeri menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar protokol kesehatan Covid-19 pada tahapan pelaksanaan Pilkada 2020.
  2. Mendorong Pemerintah, DPR RI dan Penyelenggara Pemilu untuk melakukan evaluasi kembali tahapan pelaksanaan Pilkada 2020 ditengah Pandemi Covid-19.
  3. Mendesak Pemerintah, DPR RI, dan Penyelenggara Pemilu untuk menunda tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 sampai kondisi Pandemi Covid-19 berangsur membaik. (Hmi)