Pengamat: Pemkot Tangerang Perlu Terapkan Sanksi Denda

    FOTO: Sejumlah warga pelanggar PSBB di Kota Tangerang saat diberi sanksi sosial oleh petugas (dok.ist)

    TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang hingga kini belum memberlakukan sanksi denda kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan Covid-19.

    Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah menilai sanksi denda dimasa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid sepuluh ini perlu diterapkan.

    Menurutnya, sanksi yang paling benar diterapkan kepada masyarakat Kota Tangerang sekarang ini adalah sanksi denda.

    “Sanksi yang paling benar sekarang adalah sanksi denda, gak perlu sanksi sosial apalagi sudah memasuki PSBB ke-10,” kata Trubus, saat dikonfirmasi melalui seluler, Rabu (16/9/2020).

    Ia menuturkan, sanksi sosial layak diberlakukan jika masih dalam tahap pengenalan PSBB. Namun saat ini, kata Trubus, PSBB sudah dipahami oleh masyarakat. Hanya saja, beberapa masyarakat memilih abai dengan protokol kesehatan.

    “Saya kira sudah saatnya sanksi denda dan penutupan tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan,” tegasnya.

    Dosen Universitas Trisakti ini bahkan mengusulkan agar Pemkot Tangerang menerapkan denda progresif bagi pelanggar. Sehingga masyarakat betul-betul menerapkan secara disiplin protokol kesehatan.

    “Kalau perlu membuat Perwal denda progresif. Dengan denda yang berlipat, pertama Rp50 ribu, kedua Rp100 ribu dan seterusnya,” kata Trubus.

    Bahkan dirinya menilai sanksi pidana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dapat dilakukan.

    Diketahui, pasal 93 UU 6/2018 menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan hingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana paling lama 1 (satu) tahun, dan atau denda paling banyak Rp100 juta.

    “Karena inikan tujuannya bukan buat masyarakat sulit tapi agar masyarakat jera,” tandasnya.

    Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman sebelumnya menyatakan saat ini telah dikeluarkan peraturan wali kota (perwal) yang mengatur denda bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp5 juta.

    “Ada yang Rp100 ribu ada juga Rp5 juta kalau perusahaan,” kata Sekda.

    Namun berdasarkan pantauan beritatangerang.id, hingga saat ini penerapan sanksi tersebut masih belum diberlakukan. (Hmi)