TANGERANG – Menyambut hari jadi Kota Tangerang ke-26 yang jatuh tiap 28 Februari, Pemkot Tangerang melalui Dinas Pemdapatan Daerah (Dispenda) membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Inisiatif tersebut mendapat apreiasi dari Komisi I DPRD Kota Tangerang.
Seperti diungkapkan salah satu anggota Komisi I Siti Hayani. Wakil Rakyat yang akrab disapa Yuyun ini mengatakan, upaya pemkot tersebut sangat membantu warga. Khususnya mereka yang selama memiliki tunggakan PBB hingga menyebabkan adanya denda.
“Mungkin ada warga yang merasa keberatan kalau harus membayar denda PBB. Namun apabila hanya diwajibkan membayar pokoknya saja, mereka tidak merasa keberatan,” tutur Yuyun. Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, penerapan pembebasan denda berlaku bagi penunggak tanpa batasan. Walau pun sebelumya tdak membayar PBB lebih dari 5 tahun.
“Namun pembebasan denda ini berlaku hingga 31 Maret 2019. Selebihnya, penerapan denda akan diberlakukan kembali,” ujar Yuyun. Ia juga mengapresiasi kebijakan pemkot yang telah menghapus PBB bagi warga yang memiiki rumah dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp100 juta.
“Tentu itu sangat meringankan warga kurang mampu. Sebab NJOP dengan angka tersebut, rata-rata hanya milik warga yang mendiami rumah tidak megah di atas lahan yang juga tidak luas,”jelas politisi yang juga menjabat sebagai Sekretaris Partai Demokrat Kota Tangerang ini.
Yuyun juga mengapresiasi kinerja pemkot mellaui Dispenda, yang telah berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Pada 2018 lalu, terdapat kenaikan PAD yang sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ini diperoleh dari pajak jual beli. Termasuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelas Wakil Bendahara Umum DPC Demokrat Kota Tangerang ini.
Ia juga melihat, progress PAD yang bakal diperoleh Dispenda tahun ini bakal mengalami peningkatan kembali. “Semoga pemkot mampu mempertahankan prestasi baik ini. Kemudian perolehan PAD kota ini terus meningkat. Sehingga pendapatan tersebut bisa dikembalikan dan dirasakan oleh warga melalui pembangunan infrastruktur,” ungkap Yuyun mengakhiri pembicaraan. (tam)
 membebaskan){kind=link}