Perusahaan tidak Tertib Bayar Iuran, BPJSTK Gandeng KPKNL

    Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tangerang Cimone, mendatangi KPKNL Tangerang II untuk menyerahkan berkas perusahaan yang bermasalah dengan pembayaran iuran kepesertaan BPJSTK.

    TANGERANG – Kurang tertibnya perusahaan dalam membayarkan iuran bulanan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menjadi kendala tersendiri bagi badan penyelenggara jaminan sosial milik negara ini untuk memberi perlindungan dan pelayanan kepada para peserta.

    Pasalnya, apabila perusahaan bermasalah dalam membayarkan iuran tersebut, maka pekerja akan mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan hak-haknya. Terutama apabila pekerja mengalami kasus kecelakaan. Baik di tempat kerja, maupun saat pekerja berangkat atau pulang dari bekerja.

    Apabila terjadi kendala penagihan, maka BPJS Ketenagakerjaanyang akan melibatkan instansi lain untuk menagih iuran bermasalah dari sejumlah perusahaan. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Cimone, Diding Ramdani.

    Menurutnya, pelimpahan penagihan diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) serta aturan pelaksanaannya. Kemudian diatur pula dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jamjnan Sosial ( BPJS).

    “Kami juga telah melaksanakan Memorandum of Understanding (MoU) atau perjajian kerjasama (PKS). Antara BPJSTK dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN),” kata Diding, Selasa (3/4). Yaitu tertuang pada kerjasama Nomor PER/16/122015 dan Nomor PRJ-1/KN/2015 tentang Pengurusan Piutang Iuran Macet dan Denda Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

    “Dalam hal penyelesaian piutang negara tidak berhasil dilakukan penagihan, maka wajib menyerahkan pengurusan negara kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL),” terang Diding. Menurutnya, penyerahan piutang yang dilakukan sudah melalui tahapan sesuai regulasi yang ada. Mulai dari surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3.

    “Kami juga telah melakukan kunjungan pembinaan ke perusahaan, oleh petugas pemeriksa BPJSTK,” ujarnya. Sampai dengan saat ini tambah Diding, terdapat sejumlah perusahaan yang bermasalah dengan pembayaran iuran kepesertaan BPJSTK bagi karyawannya. Nilainya mencapai Rp9,1 miliar.

    Agar piutang tersebut dapat diselesaikan, maka BPJSTK Cabang Tangerang Cimone akan menyerahkan berkas dan data bermasalah kepada KPKNL Tangersng II. “Kami mengucapkan terimakasih kepada KPKNL Tangerang II, yang telah berhasil memulihkan piutang iuran sebesar Rp3,01 miliar dari sejumlah perusahaan pada triwulan pertama tahun ini,” ungkap Diding.

    Namun pihaknya akan terus melakukan pembinaan kepada perusahasn. Sampai dipastikan perusahaan tersebut tertib administrasi membayarkan iuran BPJSTK para pekerja. “Sehingga proses pelayanan dan pengajuan klaim BPJSTK dapat berjalan sesuai harapan peserta dalam hal ini pekerja,” tandas Diding.

    Sementara itu Kepala KPKNL Tangerang II, Sri Handayani mengatakan, akan mempelajari berkas yang diterimanya dari BPJSTK Cabang Tangerang Cimone. “Kami akan periksa berkas tersebut. Apabila sudah memenuhi syarat, maka kami akan menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N),” tutur Sri.

    Selanjutnya kewenangan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). “Jadi apabila BPJSTK tidak berhasil berhasil menagih iuran dari perusahaan, maka berkas itu bisa dilimpahkan ke kami untuk segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku,” ujar Sri. (tam)