Ketua-DPD-Golkar-Kota-Tangerang-Drs-H-Sachrudin-2
PKS-HUT-RI

    Diskusi Fraksi Teras Soroti Dampak Kenaikan BBM dan Penyaluran BLT

    Suasana diskusi Fraksi Teras menyoroti dampak kenaikan harga BBM

    TANGERANG – Diskusi Fraksi Teras yang diselenggarakan Solusi Movement menyoroti dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang dinilai bukan solusi.

    Bertempat di Cafe Sweet, dekat Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang, kegiatan diskusi menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya; Ketua DPD Gelora Kota Tangerang Abu Bakar Yasin, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD PKS Kota Tangerang Mustofa Ali, serta pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro.

    Pada kesempatan itu Ketua DPD Gelora Kota Tangerang Abu Bakar Yasin menilai bahwa BLT yang digulirkan pemerintah saat ini tak menjadi solusi atas dampak kenaikan harga BBM. Sebab menurutnya, penyaluran BLT itu tak menuntaskan persoalan jangka panjang untuk masyarakat.

    “Sebagaimana konsep bernegara bahwasanya pemerintah harus hadir untuk mensejahterakan masyarakat. Jadi saya tidak setuju dengan BLT. Karena tidak mampu menuntaskan masalah,” ungkap Abu, Kamis (22/9/2022).

    Abu mengakui bahwa semua pemerintah daerah tak mampu menghindari adanya kenaikan BBM ini. Namun, Pemkot Tangerang sedianya dapat mengantisipasi dampak buruk kenaikan harga BBM seperti adanya pelayanan transportasi gratis, serta pelayanan kesehatan yang juga bisa digratiskan.

    “Memang saat ini kami memiliki keterbatasan dalam berpolitik, namun kami akan terus berupaya berjuang bersama masyarakat,” tegasnya.

    Ketua Bapilu DPD PKS Kota Tangerang, Mustofa Ali menyampaikan prolog bahwa pihaknya telah melakukan penolakan atas kenaikan BBM sejak era sebelum Presiden Jokowi yakni era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2005, meski kala itu beresiko terhadap pengurangan menteri yang dijabat kader PKS.

    Pihaknya pun menilai bahwa kondisi saat ini diperparah dengan tata kelola minyak yang buruk dan belum mampu dituntaskan oleh pemerintah.

    “Tata kelola minyak banyak yang gak beres,” tukasnya.

    Sementara pengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro menilai dampak kenaikan BBM saat ini harus menjadi perhatian setiap pemerintah daerah, karena penanganan di masing-masing wilayah dapat berbeda.

    Oleh karena itu, Riko menyarankan agar semua pemerintah daerah dapat mengendalikan harga pangan serta mengetahui secara pasti data bahan pokok yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian, kata Riko, Pemda juga harus mampu mengontrol subsidi BBM yang ada, serta para pejabat daerahnya pun harus mau menunjukan sikap sederhana dan tidak konsumtif.

    “Sikap sederhana itu misalnya wali kota mau gak kalau seminggu dua kali menggunakan angkutan umum. Jika pelan-pelan diterapkan, saya yakin kita pasti bisa mengatasi persoalan saat ini,” paparnya. (Hmi)