Hendak Cegah Corona, Warga di Tangerang Malah Dituntut 3,5 Miliar

    FOTO: Sejumlah warga saat melakukan aksi di Pengadilan Negeri Tangerang

    TANGERANG – Penyebaran Covid-19 kian menjadi momok bagi masyarakat. Berbagai upaya pun dilakukan guna mencegah meluasnya wabah virus tersebut. Upaya pencegahan itu pun dilakukan warga di komplek Mutiara Garuda, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang.

    Dengan menutup sejumlah akses menuju komplek, warga di lingkungan setempat berharap terhindar dari ancaman wabah Covid-19 atau virus corona. Namun sayang, inisiatif warga itu pun tak lantas mendapat dukungan dari pihak pengembang perumahan tersebut.

    Tak tanggung-tanggung, pihak pengembang pun menuntut ganti rugi sebesar Rp3,5 Miliar atas aksi penutupan di komplek tersebut. Perihal tuntutan itu pun membuat warga terkejut, dan bahkan dirasa aneh.

    Ketua Forum Warga Perumahan Mutiara Garuda, Djamaludin membenarkan perihal tersebut. Pihaknya sengaja menutup akses dengan tujuan melakukan karantina mandiri demi mencegah penyebaran Covid-19. Hal itu merupakan tindaklanjut atas perintah Bupati Tangerang.

    “Kalau menutup akses iya karena kan Covid-19 untuk menghindari itu. Saya rasa masalah ini aneh, ada maksud lain,” ungkap Djamal, Senin (29/6/2020) usai melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Tangerang.

    Namun demikian, Djamal menduga tuntutan dari pihak pengembang itu hanya gertakan semata. Pasalnya, jauh sebelum aksi penutupan jalan untuk mencegah mewabahnya Covid-19 warga dan pengembang sempat berdebat mengenai pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU).

    “Selama 27 tahun kita PSU nya tidak pernah diberikan. Sehingga tetap saja sewenang-wenangnya mereka membangun artinya menyalahi sespen. Kita minta tanggung jawab itu,” tegasnya.

    Sementara itu, Kuasa Hukum Warga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Muhammadyah Tangerang (UMT) Gufroni mengatakan, saat ini pihaknya akan menunggu itikad baik dari pengembang. Kedua belah pihak akan melakukan mediasi. Diharapkan selama 1 bulan ke depan usai sidang mediasi keduanya dapat menemukan kesepakatan.

    “Hari ini adalah sidang mediasi dulu. Satu bulan ini oleh majelis hakim ada keputusan. Jadi sementara ini kita mediasi,” ujarnya.

    Gufroni menilai, tuntutan sebesar Rp3,5 Miliar yang dilayangkan pengembang kepada warga karena menutup akses jalan tidak masuk diakal sehat. Pasalnya, hal yang dilakukan oleh warga tersebut bertujuan baik untuk menghindari penularan Covid-19.

    “Menurut kami tuntutan ini mengada-ngada karena ini kan masyarakat melakukan penutupan jalan semata mata hanya ingin melakukan perintah pemerintah untuk menghindari Covid 19,” pungkasnya. (Hmi)