Ini Kata Ombudsman Soal Napi Kabur di Lapas Tangerang

    FOTO: Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan

    BANTEN – Sejumlah pihak turut berkomentar terkait narapidana kasus narkoba Chai Changpan yang melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tangerang, baru-baru ini.

    Kepala Ombudsman Perwakilan Banten Dedy Irsan turut prihatin dengan kejadian tersebut. Ia berharap hal demikian tidak terulang kembali.

    “Lapas harus melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait sistem keamanan,” ujar Dedy, Kamis (24/9/2020).

    Menurut Dedy, perbaikan dari sisi sarana dan prasarana serta bangunan (gedung) yang digunakan sebagai tempat hunian bagi warga binaan merupakan suatu hal  penting.

    “Perlu kita ketahui Lapas ini dibangun tahun 1982, memang belum sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor :M.01.PL. 01.01-2003 tentang Pola Bangunan Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bahwa lantai  hunian dicor beton,” bebernya.

    Selanjutnya, kata Dedy, secara rutin harus dilakukan monitoring dan evaluasi agar keamanan di lembaga pemasyarakatan tetap terjaga dengan baik, sehingga dapat dipastikan aman.

    “Jadi lapas betul betul aman dan tidak ada potensi warga binaan untuk melarikan diri,” terangnya.

    Dedy juga meminta agar seluruh pihak (stake holder) terkait, tidak melulu menyalahkan atas kejadian ini, namun juga harus ikut membantu memikirkan solusinya. Pun harus melihat persoalan ini secara menyeluruh, proporsional, profesional dan adil.

    “Jangan gara gara kejadian ini seolah olah kita menganggap bahwa Lapas Klas I Tangerang bobrok, padahal selama ini lapas itu sudah cukup baik pelayanannya,” jelas Dedy.

    Kunjungan Ombudsman Banten ke Lapas Klas I Tangerang beberapa waktu lalu, lanjutnya, memantau kondisi pelayanan publik yang ada memang sudah cukup baik. Binker yang ada lebih dari 15 jenis untuk melatih dan membina warga binaan pemasyarakatan juga berjalan dengan baik dan produktif.

    Adapun Standar Pelayanan Publik sesuai dengan UU No.25 tentang Pelayanan Publik juga lengkap terpampang dan terpasang, dan banyak hal lainnya. Laporan terkait Lapas Klas I Tangerang yang masuk pada tahun 2020 ke Ombudsman Banten ini pun tidak ada.

    “Ombudsman Banten mendukung semua upaya upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kejadian ini. Dan jika ada sipir yang terlibat agar dikenakan sanksi sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku,” pungkasnya. (Ris/Hmi)