Ini Terobosan Baru BMKG dalam Penyebarluasan Informasi Gempa dan Tsunami

    FOTO: Suasana saat penyerahan WRS NewGen

    SERANG – Wilayah Indonesia merupakan bagian dari jalur gempa dunia yang terbentang dari Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Flores, Alor, Laut Banda, Seram, Sulawesi, Maluku Utara, dan Papua.

    Sebagai wilayah yang terletak pada jalur gempa aktif, kondisi fisiografi wilayah Indonesia sangat dipengaruhi oleh aktivitas tumbukan 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ketiga lempeng tektonik tersebut bertumbukan dan bergerak secara relatif antara satu dengan yang lain, menjadikan wilayah Indonesia sebagai salah satu kawasan rawan gempa dan tsunami di dunia.

    “Wilayah Indonesia memiliki banyak sumber gempa. Secara umum, kita memiliki 13 segmentasi sumber gempa megathrust. Selain itu kita juga memiliki sebanyak 295 segmentasi sesar aktif,” ujar Kepala Stasiun Geofisika Klas I Tangerang Suwardi, Sabtu (27/6/2020).

    Berdasarkan kondisi tektonik yang kompleks ini, menurut Suwardi, maka gempa dapat terjadi kapan saja dalam berbagai variasi magnitudo dan kedalaman. Di wilayah Banten dan sekitarnya, selain aktivitas subduksi, gempabumi yang terjadi di wilayah ini juga dipengaruhi oleh keberadaan aktivitas sesar-sesar lokal seperti Sesar Ujung Kulon, Sesar Cimandiri, Patahan Pelabuhan Ratu, dan terusan Sesar Semangko.

    Suwardi melanjutkan, hasil monitoring BMKG untuk seluruh wilayah Indonesia menunjukkan selama periode 2008-2019, rata-rata dalam setahun terjadi gempa sebanyak 5.818 kali, gempa signifikan dengan magnitudo di atas 5,0 sebanyak 347 kali dan 2 tahun sekali terjadi gempa berpotensi tsunami.

    Sedangkan untuk wilayah Banten, lanjut ia, pada periode tersebut rata-rata per tahunnya terjadi 177 gempabumi, 5 di antaranya merupakan gempabumi signifikan dengan magnitude di atas 5.0 dan satu kali gempa berpotensi tsunami dengan magnitude ≥ 6.5 pada tanggal 02 Agustus 2019.

    “Terkait kondisi wilayah Indonesia yang rawan gempa dan tsunami ini, BMKG memiliki tugas dan kewajiban dalam menyediakan informasi gempa dan peringatan dini tsunami yang tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2009, dan Perpres No.93 Tahun 2019,” terangnya.

    Sebagai salah satu implementasi dari tugas dan kewajiban tersebut di atas, maka BMKG melaksanakan kegiatan pemasangan alat penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami yaitu Warning Receiver System (WRS) di berbagai wilayah rawan gempa dan tsunami di Indonesia.

    Sejak Tahun 2008 BMKG sudah memasang sebanyak 275 peralatan WRS. Namun demikian, mengingat peralatan WRS masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah daerah dan kantor Lembaga/Kementerian terkait, maka pada tahun 2020 ini, BMKG memasang WRS generasi terbaru di 315 lokasi, 10 di antaranya diinstalasi di wilayah Provinsi Banten.

    Adapun 10 lokasi tersebut yaitu BMKG Wilayah II, Kantor Bupati Pandeglang, Kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Stasiun Geofisika Tangerang, BPBD Kabupaten Tangerang, Kantor Bupati Lebak, Kantor Bupati Serang, Kantor Walikota Cilegon, Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), dan Hotel Mambruk.

    “WRS generasi terbaru yang tentu saja menggunakan teknologi terbaru ini memiliki nama baru yaitu ‘WRS NewGen’ yang berbeda dengan WRS sebelumnya,” tutur Suwardi.

    Ia menambahkan, WRS NewGen merupakan terobosan baru BMKG dalam penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami, karena alat ini akan memberikan informasi gempa secara lebih cepat karena bersifat ‘real time’.

    Lokasi pemasangan WRS NewGen tahun 2020 ini mencakup Kantor Kementrian/Lembaga yang tersebut dalam Perpres No.93 Tahun 2019 dan institusi yang terlibat dalam penanganan bencana gempa dan tsunami seperti Kantor Pemerintah Daerah (BPBD), Kantor Media Televisi/Radio, Institusi terkait yang memiliki kerjasama dengan BMKG terkait sharing data dan informasi, serta beberapa di antaranya ditempatkan di kawasan industri dan hotel di wilayah rawan gempabumi dan tsunami.

    Dengan terpasangnya WRS NewGen ini diharapkan dapat meningkatkan performa penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dari BMKG Pusat Jakarta ke kantor unit pelaksana teknis BMKG, Pemerintah Daerah, Lembaga/Kemeterian, Media, dan lembaga lain yang terkait penanganan bencana.

    “Harapan kita dengan adanya percepatan penyebarluasan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami ini, maka akan dapat mempercepat respon dalam penanganan bencana, sehingga dapat memberikan manfaat nyata dalam menyelamatkan masyarakat Indonesia dari bencana,” pungkasnya. (Hmi)