Kinerja Pemkot Sukses Menuai Prestasi

TANGERANG – Kinerja Pemerintah Kota Tangerang selama kurun waktu 2013-2018, sukses menuai prestasi yang cukup menggembirakan. Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), arah rencana pembangunan baik fisik dan non fisik pun dikaji dan dicermati. Supaya berimbas bagi kemaslahatan masyarakat Kota Tangerang.

Dalam banyak aspek, kemajuan di kota bertajuk Ahlakul Karimah ini dirasakan banyak manfaatnya. Baik melalui perbaikan dan penambahan infrastuktur maupun dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Tak heran apabila Kota Tangerang meraih banyak apresiasi atas keberhasilan tersebut. Penghargaan demi penghargaan pun berdatangan. Baik pada tingkat nasional maupun provinsi.

Berikut pemaparan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Said Endrawiyanto, terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota Tangerang Tahun 2018.

Pada capaian indikator makro Kota Tangerang tahun 2018, realisasi yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan. Hal itu dapat dilihat dari skema berikut.

Sedangkan capaian indikator kinerja utama Kota Tangerang tahun 2018 ,  diantaranya jumlah pendapatan asli daerah (PAD) yang melebihi target. Dari Rp1,71 triliun yang ditargetkan, namun pemkot berhasil merealisasikan sebesar Rp1,86 triliun.

“Tingkat kemandirian keuangan daerah tahun 2018 sebesar 46,94 persen, yang dilakukan melalui optimalisasi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan pajak daerah,” terang Said.

Melalui upaya tersebut, Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemkot tahun 2018 untuk yang kesebelas kalinya berturut-turut,  Pemkot Tangerang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan pengakuan profesional pemeriksa, mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Penilaian keuangan tersebut mengacu pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.

“Berdasarkan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pemerintah daerah, hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Tangerang 2018, secara umum terdapat peningkatan pada seluruh komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Said.

Sedangkan Komponen Evaluasi Internal, menempati posisi kinerja terendah sebesar 50,60% dan kinerja tertinggi pada komponen perencanaan kinerja sebesar 73,23%. Capaian kinerja hasil evaluasi AKIP Kota Tangerang tahun 2018 adalah 61,75 atau kategori B, telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018. Atas capaian tersebut tambah Said, maka kinerja akuntabilitas Kota Tangerang tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 60,12.

Selanjutnya pada sisi pariwisata, setidaknya Kota Tangerang telah dikunjungi oleh 1.598.150 wisatawan dengan rata-rata lama kunjungan sekitar 2,20 hari. Adapun hal yang dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun sebagai media promosi pariwisata terhadap 54 obyek wisata. Juga dilangsungkannya berbagai pagelaran, diantaranya melalui  festival Cisadane dan Cullinarry Night. Pemkot juga melakukan pengamanan dan pengawasan di kawasan objek-objek wisata.

• 

“Juga terjadi peningkatan aksesibilitas pendidikan melalui capaian indeks pendidikan sebesar 73,28 poin dari target sebesar 70,45 poin,” tutur Said. Adapun kegiatan pembiayaan Tangerang Cerdas diperuntukan  bagi 13 ribu siswa miskin SD/MI dan 4.795  siswa miskin SMP/MTs. Ditambah Biaya Operasional Pendidikan (BOP) SDN/MIN bagi 339 Sekolah SD/MI Negeri dan 109 SD/MI swasta. BOP SMPN/MTsN pada 35 sekolah SMP/MTs Negeri dan 205 SMP swasta. Juga pemberian BOP non formal (Paket A, B dan C) sebanyak 37 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan 1.544 warga belajar.

Meningkatnya aksesibilitas kesehatan dengan capaian angka indeks kesehatan 79,12 poin dari target sebesar 79,91 poin, dilaksanakan melalui penyediaan sarana kesehatan bagi masyarakat untuk mengakses fasilitas kesehatan.  

“Pemkot telah melakukan beberapa upaya. Diantaranya diterapkannya Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), pelayanan kesehatan masyarakat berkelanjutan, pelayanan kesehatan penyakit tidak menular, serta pelaksanaan Universal Child Immunization (UCI) di 104 kelurahan,” urai Said.

Terwujudnya pelayanan dan perlindungan kesejahteraan sosial, dengan capaian penurunan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebesar 2,97 persen melalui pemberian pelatihan kewirausahaan bagi penghuni panti berupa pembuatan kue kepada 384 orang di 19 panti.

Pemberian bantuan sosial juga diserahkan kepada 1.040 orang lanjut usia PMKS. Pemberian latihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar terhadap 240 orang. Bantuan sosial bagi penyandang disabilitas tuna daksa dan tuna netra sebanyak 155 orang. Juga pembinaan, monitoring dan evaluasi e-Warung Kube Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 78 kepala keluarga (KK).

“Terwujudnya penciptaan dan perluasan lapangan kerja, dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,41 persen dibanding pencari kerja sebanyak 16.063 orang dan lowongan kerja sebanyak 17.588 orang,” jelas Said.

Informasi mengenai lapangan kerja, dilakukan pemkot melalui pameran kesempatan kerja (job fair) yang dilaksanakan di 13 kecamatan dan di tingkat kota. Memberikan keterampilam kewirausahaan bagi pencari kerja serta memberikan pelatihan praktis kepada pencari kerja  agar dapat meningkatkan keterampilan untuk menjadi wirausaha baru.

Said menambahkan, terwujudnya pengendalian banjir dan genangan, ditunjukan melalui pengurangan luas genangan seluas 7,85 hektar. Pada tahun 2017 terdapat 230 hektar genangan menjadi 222,18 hektar di tahun 2018.

“Upaya yang telah dilakukan pemkot antara lain melalui normalisasi dan pengerukan lumpur. Pembangunan pusat–pusat pengendalian banjir dengan penerapan sistem tata air mandiri dan membangun tampungan dan resapan air di 30 itik bangunan,” katanya. Termasuk perbaikan sistem drainase dan pengadaan pompa air pun dilakukan. Tidak luput pula pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai di 26 titik.

Selama kurun waktu 2018, Pemkot Tangerang berhasil mendapatkan berbagai penghargaan atas prestasi dari berbagai pihak. Berikut apresiasi yang diraih pemkot atas kinerja yang dinilai sangat baik tersebut. Satu-persatu Said menguraikan prestasi dan penghargaan yang telah diterima pemkot pada tahun lalu. Pemkot Tangerang meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesebelas kalinya berturut – turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Provinsi Banten .

Kinerja terbaik yang dinilai dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tahun 2017 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2016 yang disampaikan oleh para kepala daerah pada  puncak peringatan Hari Otonomi Daerah ke-22

Dua kali mendapatkan penghargaan Adipura Kencana dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Terbaik Pertama Penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Provinsi Banten Tahun 2018.

Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) Pratama Tahun 2018. Dalam acara penganugerahan kota/kabupaten layak anak yang menghadirkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).

Aplikasi E-Plesiran Raih Penghargaan Smart City Nasional. Dua penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Pembina Program Kampung Iklim dan Program Kampung Iklim Tingkat Utama.

Penghargaan Lingkungan Bersih dan Sehat Nasional. Juara 1 Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Propinsi Banten serta penghargaan Upakarti Utama 3 tingkat nasional

Penghargaan Kota Peduli HAM dari pemerintah pusat dari Menteri Hukum dan HAM RI pada Peringatan Hari HAM yang dilaksanakan di kantor Kementerian Hukum dan HAM RI. Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Ketiga Kalinya dari  Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

“Pada rapat pembahasan LKPJ yang digelar 13 – 15 Februari lalu, telah dilakukan validasi data capaian kinerja sasaran dan program. Sehingga laporan keterangan pertangunggjawaban walikota, dapat memberikan informasi tentang penyelenggaran pemerintahan daerah tahun 2018,” terang Said.

Ia menambahkan, informasi terkait pencapaian kinerja sasaran dan program yang telah dibahas oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dapat pula dijadikan bahan pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). (ads)