IMG-20191107-WA0126

    Listrik Kantor Desa Disegel Karena Nunggak, FPM Duga Dana Desa Diselewengkan

    FOTO: Meteran listrik kantor Desa Buaran Jati nampak disegel sejak Jumat (8/11/2019)

    TANGERANG (BT) – Forum Pemuda dan Mahasiswa Desa Buaran Jati, Kecamatan Sukadiri, Kabupaten Tangerang, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas alokasi dana desa, di Desa Buaran Jati. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sejumlah fakta yang dinilai sangat berbanding terbalik dengan realita.

    Pasalnya, terhitung sejak Jumat 8 november 2019 listrik Kantor Desa Buaran Jati disegel lantaran belum membayar iuran alias menunggak selama 3 bulan. Hal itu pun menyebabkan pelayanan masyarakat terkendala di desa tersebut.

    “Iyah listrik kantor desa disegel, akhirnya pelayanan masyarakat ga berjalan. Sekarang kepala desanya pejabat sementara (pjs), hari ini masih berjalan Pilkades,” ungkap Humas FPM Desa Buaran Jati, Shandi Martha Praja, Sabtu (9/11/2019).

    Padahal, kata Shandi, Negara telah mengucurkan dana yang disebut anggaran dana desa (add), dan hingga hari ini besarannya mencapai 2 miliiar per tahun. Soal pengalokasian dana desa yang harusnya bermanfaat dan tepat sasaran, menurut Shandi, hari ini banyak besaran dana desa yang diselewengkan oleh kepala desa serta jajarannya.

    “Kami mengambil logika sederhana, bagaimana Desa Buaran Jati mau ngurus soal kerakyatan kalau faktanya listrik di kantor desa saja disegel. Sungguh malu, miris kami sebagai pemuda dan mahasiswa Desa Buaran Jati,” tukasnya.

    Ia menduga ada penyelewengan dana desa dilakukan oknum Kepala Desa Buaran Jati periode 2013-2019. Ia juga mengungkapkan terkait silpa sebesar 900 juta yang belum dikembalikan oleh oknum Kades tersebut. Terlebih, lanjut Shandi, anggaran dana desa tahap 2 pada 2019 juga dibekukan.

    “Akhirnya karena persoalan tersebut lagi-lagi rakyat yang dirugikan,” ujar Shandi.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas alokasi dana desa. Ia juga menekankan kepada 5 calon Kades Buaran Jati untuk menolak hasil Musyawarah Desa (Musdes).

    “Kami harap dibukakan akses sosial, politik, dan ekonomi untuk pemuda dan mahasiswa,” tandasnya. (Hmi)