Pemkot Berupaya Ciptakan Pemerintahan Bebas Pungli

    Wakil Walikota Tangerang Sachrudin (kiri), kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI), Kamis (22/11).

    TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang berupa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas pungli. Hal itu disampaikan Wakil Walikota Tangerang Sachrudin, saat membuka kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI), Kamis (22/11), di ruang Ahlakul Karimah, gedung Puspemkot Tangerang.

    Pada acara yang diikuti para Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemkot Tangerang Sachrudin menegaskan, apapun yang berkaitan dengan pungutan liar yang tidak resmi harus dihilangkan.

    Suasana kegiatan Sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI), Kamis (22/11), di ruang Ahlakul Karimah, gedung Puspemkot Tangerang.

    “Pemberantas pungli itu sangat diperlukan. Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas pungutan liar,” ungkap Sachrudin, pada pembukaan kegiatan didampingi Kepala Inspektorat Kota Tangerang Aan Muhammad Ikbal.

    Dikatakan, kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelamatkan pegawai. Supaya dapat bekerja dengan aman dan nyaman.

    “Makanya kita memerlukan sosialisasi ini. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyelamatkan kita. Supaya kita kerja dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

    Sejak 2017 lalu, pemkot telah memiliki Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Tugasnya melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien. Dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

    “Sejak 2017 pemerintah sudah memiliki Satgas Saber Pungli. Tugasnya melakukan pungutan liar,” tutur Sachrudin. Ia berharap, materi yang disampaikan para narasumber dapat membuka wawasan para peserta.

    “Setidaknya mengingatkan kita untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat secara profesional,” tukas Sachrudin. Untuk diketahui, sosialisasi Sapu Bersih Pungutan Liar ini diikuti oleh 30 Pejabat Esselon II, 146 Pejabat Esselon III dan 34 Pejabat Fungsional.

    Adapun narasumber yang menyampaikan materi, berasal dari kepolisan dan kejaksaan. Sosialisasi seperti ini akan terus dilaksanakan dengan peserta mendatangkan peserta dari aparat wilayah, kepala sekolah dan kepala UPT yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. (tam/hms)