TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang menjadi salah satu dari 30 instansi daerah yang dijadikan piloting penerapan Sistem Informasi e-Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Sebagai tahap awal, BKN bersama Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tangerang, menggelar sosialisasi penerapan Sistem Informasi atau e-Kinerja ASN di lingkup Pemkot Tangerang. Sosialisasi dibuka langsung oleh Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, di Ruang Al Amanah, gedung Puspemkot Tangerang, Selasa (18/10).
Direktur Kinerja ASN, BKN, Achmad Slamet Hidayat menjelaskan Kota Tangerang sebagai salah satu Piloting penerapan Sistem Informasi e-Kinerja. Dimana e-Kinerja yang telah dimiliki Kota Tangerang akan terintegrasi dengan e-Kinerja yang dibangun BKN.
“Sebelumnya kami telah melakukan pemetaaan instansi mana yang siap menjadi piloting ini. BKN melihat Kota Tangerang cukup siap secara infrastruktur, SDM hingga komitmen pimpinan. Alhamdulillah, Walikota Tangerang telah menginstruksikan aplikasi yang digunakan harus terintegrasi dengan pusat,” terang Achmad.
Ia menambahkan, lewat e-Kinerja ini Pemkot Tangerang bersama pemerintah pusat menjadi lebih mudah melakukan penilaian sistem merit, penilaian kinerja pegawai, talent kinerja hingga melihat indeks profesional ASN.
“Setelah hari ini substansi atas sistem aplikasi BKN dipaparkan, ASN Kota Tangerang sudah bisa mulai menggunakan tatanan e-kinerja yang dibangun BKN ini. Pastinya, akan bertahap dan terus dilakukan pendampingan lagi; Sehingga implementasinya akan lebih maksimal,” kata Achmad.
Sedangkan Kepala BKPSDM Kota Tangerang, Heryanto menjelaskan, piloting ini merupakan satu program pemerintah pusat untuk mengintegrasikan data daerah dengan pusat. Ini menjadi langkah percepatan juga untuk Kota Tangerang. Khususnya percepatan pada proses kepegawaian. Kinerja baik atau buruknya pegawai pun bisa langsung terpantau oleh pusat.
“Kami berharap kepada para ASN selaku pengelolaan kepegawaian di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), data integrasi ini harus cepat-cepat kita penuhi. Sehingga pengimplementasiannya bisa segera dijalani sebagaimana mestinya,” harapnya. (Adv)