TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang akhirnya mulai membagikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Pemprov Banten sebesar Rp600 ribu per Kepala Keluarga (KK).
Pada tahap pertama bantuan dibagikan ke Kelurahan Batuceper dan Kelurahan Poris Gaga Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, Rabu (29/4/2020).
“Nantinya akan terus bergerak setiap hari sampai semua yang terdata mendapat bantuan,” ujar Walikota Tangerang Arief R Wismansyah di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang.
Menurut Arief, penerima bantuan yang telah terverifikasi saat ini sekitar 127 ribu dari 151 ribu keluarga yang mengajukan bantuan. Namun, data tersebut dapat bertambah seiring bertambahnya pendaftaran dan verifikasi.
“Dan ini masih dimungkinkan ditambah asalkan mereka layak,” katanya.
Arief menjelaskan, yang tidak layak dibantu ialah mereka yang telah mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu). Selain itu, bagi mereka yang masih bekerja juga tidak akan menerima bantuan.
“Kita target dua hari kedepan, hari ini dan besok selesai melakukan verifikasi dan hari ini yang sudah diverifikasi sudah diberi bantuan,” tuturnya.
Arief menegaskan, tidak boleh pihak RT, RW maupun pemerintahan setempat untuk memotong dana bantuan. Jika ada yang bandel, Arief meminta agar oknum tersebut dilaporkan ke pihak berwajib.
“Kalau ada informasi begitu lapornya bisa ke Kejari, bisa ke Polisi,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi menuturkan, sebanyak 444 orang yang menerima bantuan pada hari pertama. Dia meminta agar bantuan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
“Tidak untuk beli pulsa handphone, pulsa listrik. Jadi ini yang dimaksud bantuan untuk penanggulangan selama Covid-19 berjalan,” katanya.
Bantuan dari Pemprov Banten sendiri akan mengcover sebanyak 86.000 keluarga. Sedangkan pemerintah Pusat sebanyak 75.911 kuarga dalam bentuk sembako senilai Rp600 ribu.
Untuk bantuan dari pemerintah pusat, kata Suli, pihaknya masih melakukan verifikasi data. Sebab, banyak ditemukan pemohon yang tidak layak dibantu. (*/hmi)
