KOTA TANGSEL – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) komit tangani banjir dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pernyataan tersebut disampaikan Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, saat memberikan jawaban atas pandangan umum Fraksi DPRD, dalam rapat paripurna, Kamis (26/06).
Jawaban disampaikan Walikota Tangsel Benyamin Davnie dan Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kota Tangsel, di Serpong.
Benyamin mengatakan, pihaknya sudah menjawab semua pertanyaan yang disampaikan dalam pandangan Fraksi-fraksi DPRD Kota Tangsel.
Dalam rapat tersebut, Benyamin menjawab pandangan umum fraksi-fraksi mulai dari program pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan banjir, hingga penanganan sampah.
“Alhamdulillah, seluruh pandangan fraksi pada paripurna sebelumnya semua sudah kita jawab. Nanti akan ditindaklanjuti dengan dengar pendapat dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Sehingga diharapkan bisa kita tempuh tidak terlalu lama,” terang Benyamin.
Baca Juga: Korban Banjir Cibodas Dapat Kiriman Nasi Bungkus
Penjelasan Silpa LPKJ 2024
Salah satu pandangan umum dari Fraksi Golkar mengenai proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) pada LKPJ 2024 yang dianggap meleset. Sehingga berdampak pada perencanaan Perubahan APBD tahun anggaran 2025.
“Kami akan lebih cermat lagi dalam perhitungan asumsi SiLPA dengan memperhatikan proyeksi pendapatan dan belanja. Serta evaluasi dan perbaikan APBD 2024 akan menjadi perhatian kami menyusun Perubahan APBD tahun anggaran 2025,” kata Benyamin.
Sementara itu dari pandangan Fraksi PKS, salah satunya tentang mengoptimalkan aset daerah, Pemkot Tangsel. Menurut Benyamin, akan melakukan inventarisasi dan penilaian kembali aset-aset daerah.
“Beberapa aset potensial akan dikembangkan melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP) maupun properti investasi. Agar dapat memberikan kontribusi langsung terhadap PAD,” ungkap Benyamin.
Ia menambahkan, terkait penanganan banjir, pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan normalisasi saluran. Pembangunan kolam retensi dan revitalisasi di wilayah-wilayah rawan banjir.
Perencanaan Teknis Program Pengendalian Banjir
“Kami juga akan memperkuat perencanaan teknis yang lebih matang dan penjadwalan proyek yang realistis. Supaya program pengendalian banjir dapat berjalan lebih efektif, tepat waktu dan sinergitas pengelolaan sungai,” papar Benyamin.
Ia menuturkan, pihaknya pun sepakat dengan Fraksi PDI Perjuangan dalam efektivitas PAD dan optimalisasi pendapat.
“Kami sependapat. Perlu ada penguatan strategi optimalisasi PAD melalui digitalisasi pelayanan pajak dan retribusi daerah. Seperti SPTPD Online, BPHTB online, SPPT Online dan SKRD online, Dengan menggunakan sistem pembayaran online, antara lain bank persepsi dan kanal pembayaran lainnya,” tutur Benyamin.
Soal pungutan liar di lingkungan pendidikan yang disorot Fraksi Gerindra, Benyamin menegaskan akan memberantas berbagai aksi pungli. Terutama di lingkungan pendidikan.
“Pemkot Tangsel memberikan sanksi tegas kepada aparat satuan pendidikan yang bertindak menyimpang di luar ketentuan yang berlaku,” tegas Benyamin.
Penjelasan Soal Dana Hibah
Menanggapi soal penganggaran hibah keagamaan dari pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Walikota Tangsel, Pilar Saga Ichsan pun memberikan tanggapan.
Pilar mengatakan, Pemkot Tangsel telah memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kemudian dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
“Berkenaan dengan pelaksanaan forum perencanaan daerah, Pemkot Tangsel telah mengundang perwakilan organisasi keagamaan dalam proses penyusunan Rencana Strategis tingkat kota,” jelas Pilar.
Soal penanganan kualitas udara dari pandangan Fraksi PSI, Pilar menerangkan, bila Pemkot Tangsel berupaya melakukan pengurangan emisi dari kendaraan bermotor. Hingga penataan ruang sarana dan prasarana umum yang berfungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).
“Kami juga melakukan pengawasan terhadap pembakaran sampah dan melakukan kerja sama lintas daerah dalam penanganan pencemaran udara,” ujar Pilar.
Penyertaan Modal di BJB
Terkait penyertaan modal kepada BJB dari pandangan umum Fraksi Demokrat, Pilar pun memberi pemaparan. Menurutnya, kepemilikan saham di BJB pada 7 Maret 2022 dengan nilai modal sebesar Rp9,99 miliar dan kepemilikan saham sebanyak 7.380.073 lembar.
“Harga perlembar saham sebesar Rp1.355. Selanjutnya mengenai Laporan Kinerja Keuangan Investasi, telah disampaikan pada RUPS setiap tahunnya,” jelas Pilar.
Mengenai efisiensi belanja daerah dari pandangan umum Fraksi Partai PAN, PPP dan NASDEM, Pilar mengaku, sepakat untuk perlu diadakan evaluasi. Guna efektivitas dan efisiensi.
“Sehingga capaian program dan kegiatan sesuai dengan sasaran,” pungkas Pilar. (*/tam)
 komitmen tangani){kind=link}