TANGERANG – Ketua DPD PKS Kota Tangerang Arif Wibowo minta pemerintah melakukan perbaikan terkait tata kelola distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Sebab, yang mengatur distribusi dan regulasi BBM adalah pemerintah.
“PKS menawarkan solusi ke pemerintah pusat. Dan, solusi yang kita tawarkan adalah perbaikan tata kelola distribusi BBM, bukannya menaikan harga BBM yang justeru menambah beban rakyat,” ungkap Arif, Sabtu (10/9/2022).
Menurutnya, menaikan harga BBM bukanlah solusi yang tepat dengan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Kenaikan harga BBM justeru akan menimbulkan permasalahan baru bagi ekonomi masyarakat yang mulai bangkit pasca pandemi Covid-19.
“Jadi yang kita tuntut adalah perbaikan tata kelola distribusi BBM,” katanya.
Selain itu, lanjut Arif, kenaikan BBM akan berdampak ke segala sektor kegiatan masyarakat. Ia memprediksi kenaikan BBM ini bakal meningkatkan kasus gizi buruk dan kerawanan pangan.
“Gizi buruk dan kerawanan pangan terancam meningkat. Jadi, ini luar biasa dampaknya. Terkait hajat hidup orang banyak, kita tidak boleh hitung-hitungan kertas, kita harus pakai hati nurani,” tuturnya.
“Masyarakat miskin akan semakin miskin,” tukasnya.
Khusus di Kota Tangerang, pihaknya akan mengawal dan menyampaikan aspirasi terkait gizi buruk serta kerawanan pangan ini kepada Pemerintah Kota Tangerang, dan apakah Pemkot sudah memiliki solusinya.
“Saya harap pemerintah fokus dengan penanganan gizi buruk dan kerawanan pangan,” pungkasnya. (Hmi)
