TANGERANG (BT) – Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Kabupaten Tangerang, pada 1 Desember 2019 mendatang, Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tangerang mulai memetakan wilayah-wilayah yang berpotensi menuai kericuhan.
Total sebanyak 30 desa yang dinilai polisi masuk dalam kategori rawan dan sangat rawan, sementara ada 62 desa yang dianggap sudah aman.
Kapolresta Tangerang AKBP Ade Ary Syam Indradi mengatakan, aparat kepolisian tidak menganggap remeh penyelenggaraan Pilkades serentak tahun ini, dan atas dasar tersebut pihaknya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan secara persuasif dan preventif seperti patroli, silahturahmi dan penyuluhan.
“Saya juga sudah mengumpulkan seluruh tokoh, calon dan panitia di 19 kecamatan daerah hukum Polresta Tangerang, kami juga sudah memetakan daerah-daerah dan kami membagi menjadi tiga daerah,” jelasnya saat ditemui IDN Times di Makopolresta Tangerang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Rabu (27/11/2019).
Ade menjelaskan, dari 92 desa yang menjadi peserta Pilkades, ada 62 desa yang kurang rawan atau aman. Kemudian ada 22 desa yang dianggap rawan dan terakhir ada 8 desa yang dianggap sangat rawan, salah satu hal yang mendasari kategori tersebut adalah sejarah penyelenggaraan Pilkades beberapa tahun terakhir.
“Tetapi dengan adanya silahturahmi yang sudah kami lakukan ke 19 kecamatan itu sepakat smuanya untuk menciptakan Pilkades yang aman, 8 desa itu tersebar di Cikupa, Solear, Cisoka, Mekarbaru, Kresek dan Tigaraksa itu daerah yang kami anggap sangat rawan,” ujarnya.
Ade melanjutkan, selain menggandeng tokoh masyarakat, pihaknya juga sudah menggandeng aparat TNI untuk berpatroli berkeliling wilayah-wilayah rawan tersebut. Ade berjanji ada satu kesepakatan yang sudah dibentuk bersama stakeholder terkait yakni akan mengedepankan musyawarah bilamana terjadi perselihan ataupun ketidakpuasan hasil Pilkades.
“Dan kita sepakat penegakan hukum itu adalah cara yang paling akhir, mudah-mudahan kita tidak tegakan hukum dengan harapan tidak terjadi pelanggaran hukum,” katanya.
Menurut Ade, penebalan keamanan juga akan dilakukan pihaknya di daerah yang sudah dipetakan itu, total ada 22 personel disetiap desa yang kurang rawan, lalu ada 30 personel di desa yang rawan dan terakhir ada 40 personel yang berjaga di desa sangat rawan. Penebalan keamanan itu dilakukan disetiap desa tentunya dengan bantuan pasukan keamanan dari Brimob Polda Banten serta pasukan anti anarkis sebanyak satu pleton disetiap kecamatan dan Polsek.
“Kami menyampaikan bahwa kegiatan ini humanis serta kita larang juga anggota membawa senpi, karena masa yang kita hadapi adalah masa yang sedang melakukan pesta demokrasi sampai selesai perhitungan,” ucap Ade. (Wan/Hmi)