Proyek Strategis Nasional Jangan Timbulkan Persoalan Baru

    Proyek strategis nasional yang dibangun di wilayah Kota Tangerang.

    TANGERANG – Alih-alih mendapat manfaat langsung dari proyek-proyek strategis nasional, tapi justru malah menimbulkan persoalan baru. Mungkin itu yang kini sedang terjadi di Kota Tangerang.

    Untuk itu pemerintah pusat diminta untuk lebih mengakomodir aspirasi pemerintah daerah terkait pembangunan proyek tersebut.

    Harapan itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Decky Priambodo, Minggu (8/3).

    “Kota Tangerang berharap mendapatkan manfaat secara langsung dari proyek-proyek strategis nasional tersebut, bukan malah menimbulkan persoalan baru,” tutur Decky.

    Sebagaimana diketahui, ada tiga proyek strategis nasional yang dibangun di Kota Tangerang. Maing-masing proyek pengembangan Bandara Soetta, kereta api bandara, termasuk pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 atau jalan tol lingkar luar jakarta.

    “Proyek kereta bandara yang diikuti dengan peningkatan frekuensi kereta api yang melintas di persimpangan jalan utama, malah terkesan menjadi sumber masalah baru bagi Kota Tangerang,” ungkap Decky.

    Hal itu akan mengakibatkan terjadinya antrian atau kemacetan pada ruas jalan lokal dan regional. Juga memengaruhi aktivitas ekonomi warga.

    Pembangunan Jakarta Outer Ring Road (JORR) 2 atau jalan tol lingkar luar jakarta yang melintas di Kota Tangerang.

    Setidaknya, terdapat empat pelintasan jalur kereta api dengan jalan utama di Kota Tangerang yang kesemuanya pelintasan sebidang.

    Seharusnya, pemerintah pusat bisa lebih memerhatian persoalan pemerintah daerah yang muncul sebagai ekses dari pembangunan proyek-proyek strategis nasional tersebut.

    “Kami perlu dana yang tidak sedikit untuk mengembangkan sistem jaringan jalan lokal yang memadai, tapi di satu sisi kemampuan keuangan daerah terbatas,” tutur Decky.

    Oleh karena itu, pemerintah pusat diharapkan bisa memberikan insentif yang cukup. Sehingga pemerintah daerah dapat menyediakan jaringan jalan lokal yang memadai untuk menunjang aksesibilitas dari dan menuju bandara.

    “Tapi nyatanya, dana alokasi khusus (DAK) untuk Kota Tangerang selalu dikurangi. Pada 2018, kami mengajukan Rp250 miliar, namun realisasinya hanya Rp10 milyar. Kemudian 2019 nilainya turun menjadi hanya Rp8 miliar,” jelas Decky.

    Jadi wajar bila pemerintah daerah berharap lebih kepada pemerintah pusat yang mengelola pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Sebab turut menyumbang persoalan baru yang timbul akibat ekses dari proyek-proyek tersebut.

    Selain memberikan dampak positif terhadap perkembangan kota, proyek nasional juga bisa berdampak pada timbulnya masalah baru yang muncul sebagai ekses dari proyek tersebut.

    Saat pembangunan masih berlangsung, proses pengangkutan material menuju lokasi proyek menggunakan akses jalan Pemkot Tangerang. Sementara infrastruktur jalan lokal itu tidak dipersiapkan untuk menanggung beban bertonase berat.

    “Seperti sekarang ini, setiap malam ratusan mobil truk besar melintasi jalan di wilayah Kota Tangerang. Hingga mengakibatkan kerusakan yang cukup parah,” jelas Decky.

    Masyarakat Kota Tangerang tentunya merasakan imbas dari proyek strategis nasional itu. Khususnya di ruas Jalan Juanda, Garuda, Benteng Betawi, Kali Perancis dan Jalan Marsekal Surya Darma. Di akses jalan tersebut dijumpai sejumlah kerusakan jalan yang cukup parah

    Menurut Decky, pengembangan Bandara Soekarno-Hatta secara otomatis akan berpengaruh pada peningkatan aktivitas Bandara. Salah satunya pemanfaatan sistem jaringan jalan lokal secara masiv sebagai penunjang aktivitas bandara. Seperti sebagai akses karyawan dan logistik.

    Oleh Pemkot Tangerang dan daerah lainnya, hal itu bisa dilihat sebagai potensi ekonomi. Sehingga bermunculan aktivitas industri, logistik, pergudangan, perumahan, properti dan lain sebagainya.

    Namun menurut Decky, pengembangan wilayah menjadi masalah ketika pembangunannya hanya parsial di satu wilayah. Sementara wilayah lain yang bersinggungan langsung luput dari perhatian.

    “Bagi daerah lain, bisa dimanfaatkan sebagai investasi. Tapi justru sebaliknya bagi Kota Tangerang yang tidak mendapat manfaat. Bahkan mengalami kerusakan infrastruktur, khususnya akses jalan raya,” papar Decky.

    “Untuk itu, kiranya perlu peran dan fasilitasi baik dari pemprov maupun pusat. Sehingga sinergi nyata dan saling memberi manfaat bagi seluruh pihak bisa terwujud,” tandas Decky. (hms/tam)