TANGERANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang dinilai tidak proaktif dalam menyikapi aspirasi masyarakat. Pasalnya, banyak usulan warga yang diajukan lewat reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, yang tidak direalisasikan.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Riyanto, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/11). Menurutnya, usulan warga yang tidak diakomodir tersebut menjadi dilema bagi dia dan rekan-rekan DPRD lainnya dalam melaksanakan tugas-tugasnya di tengah masyarakat.
“Kegiatan reses merupakan serapan aspirasi warga di masing-masing Daerah Pemilihan (Dapil) anggota legislatif. Namun saat diajukan ke Pemkot Tangerang melalui Dinas PUPR, realisasinya tidak sesuai dengan jumlah yang diusulkan,” keta Riyanto.
Menurutnya, hanya ada beberapa usulan pembangunan atau perbaikan infrastruktur yang direalisasikan oleh Dinas PUPR Kota Tangerang. Sehingga hal itu menjadi masalah baru saat dilakukan kegiatan reses berikutnya.
“kami selaku anggota legislatif, berhadapan langsung dengan masyarakat. Kami menampung aspirasi warga. Jangan sampai usulan yang diajukan pada reses sebelumnya, kemudian dipertanyakan kembali pada kegiatan reses berikutnya,” terang anggota DPRD yang juga menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Tangerang ini.
Ia meminta Dinas PUPR Kota Tangerang, agar lebih proaktif dalam merealisasikan usulan warga yang diajukan lewat kegiatan reses anggota dewan. Sebab para anggota legislatif ini berhadapan langsung dengan masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi di lingkungan.
“Dalam satu tahun, kami menggelar tiga kali kegiatan reses. Rata-rata warga mengusulkan perbaikan atau pembangunan infrastruktur seperti jalan atau drainase. Jangan sampai reses yang kami lakukan menjadi tidak efektif dan warga selalu mengulang-ulang usulan yang sama,” kata politisi yang memangku jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang ini. (tam)
 Kota Tangerang dinilai tidak proaktif dalam menyikapi aspirasi masyarakat){kind=link}