BEKASI – Sekolah rakyat jadi solusi bagi anak miskin. Pernyataan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi PKS, Habib Idrus Salim Aljufri, pada acara webinar Komdigi bersama Komisi I DPR RI.
Program Sekolah Rakyat menjadi topik utama dalam webinar “Ruang Digitalisasi Anak Aman dan Sehat” tersebut, Jumat (29/08), Acara dihadiri lebih dari 250 peserta. Membahas solusi untuk mengatasi ketidakmerataan pendidikan di Indonesia.
Dalam pidato Habib Idrus Salim Aljufri, menegaskan bahwa pendidikan adalah amanat konstitusi. Ia menyoroti data yang menunjukkan tantangan besar di lapangan. Sedikitnya 2,7 juta anak Indonesia putus sekolah pada 2023. Harapan lama sekolah anak pun hanya sekitar 8,96 tahun, dan 65 persen orang tua merasa biaya pendidikan terlalu berat.
Baca Juga: Puluhan Karyawan Indomaret Antusias Ikut Donor Darah
“Situasi ini menunjukkan perlunya terobosan. Sekolah Rakyat hadir dengan konsep sekolah berasrama gratis yang diperkuat kurikulum nasional dan materi tambahan seperti literasi digital, coding, hingga kecerdasan buatan,” jelas Idrus.
Ia menambahkan, program ini tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga pada pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Dilengkapi fasilitas lengkap seperti asrama, makanan, dan layanan kesehatan.
“Pendidikan adalah amanah bersama. Mari kita kawal agar hak anak Indonesia tidak hanya tertulis dalam konstitusi, tetapi benar-benar dirasakan dalam kehidupan mereka. Penting pula adanya kolaborasi dari semua pihak,” tutur Idrus.
Strategi Memutus Rantai Kemiskinan
Sementara itu, seorang pakar komunikasi, Usman Kansong menyebut, Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, melainkan strategi untuk memutus rantai kemiskinan.
“Anak-anak dari keluarga miskin akan mendapatkan akses pendidikan berkualitas yang selama ini sulit mereka capai. Sekolah Rakyat ingin mencetak generasi emas yang siap menghadapi masa depan,” terang Usman.
Hal senada disampaikan Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Sri Budi Eko Wardani. Ia menilai, program ini berpotensi menjadi laboratorium demokrasi.
“Kita bisa menanamkan nilai demokrasi, toleransi, dan kesadaran berpolitik sejak dini. Generasi yang lahir dari Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga kritis, inklusif, dan partisipatif,” kata Sri Budi.
Pada kegiatan tersebut, tampak antusiasme para peserta. Terlihat dari berbagai pertanyaan yang dilontarkan. Ada yang mempertanyakan pungutan biaya di sekolah, potensi labelisasi anak miskin, hingga efektivitas program ini dalam memutus rantai kemiskinan.
Menanggapi hal tersebut, para narasumber menjelaskan, bahwa Sekolah Rakyat adalah program pelengkap. Bukan pengganti sekolah umum yang memiliki keberpihakan kuat pada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. (rls/tam)
