CILEGON – Di tengah tantangan pengangguran yang masif, sebuah inisiatif mandiri Wakil Ketua DPRD Cilegon, Sokhidin bernama “Kampung Programming Harapan Denok” di Cilegon berhasil menjadi solusi nyata.
Namun, ironisnya, program pelatihan gratis di Kampung Programming Harapan Denok yang terbukti efektif ini harus berjuang sendiri dan bertahan hidup dari donasi karena sama sekali tidak tersentuh anggaran dari pemerintah kota.
Wakil Ketua DPRD Cilegon Sokhidin yang merupakan penasehat program menyoroti kontradiksi antara keberhasilan program dalam menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dengan minimnya perhatian dari pemerintah daerah.
Baca Juga: DPRD Cilegon Ikut Godok Instruksi Teknis ‘Protokol Anti-Keracunan’ Makan Bergizi Gratis
“Sampai hari ini tidak ada anggaran dari pemerintah, namun program tersebut tetap berjalan. Dan sejauh ini dapat dukungan dari para donatur,” ujar Sokhidin.
Program di bawah naungan Posyantek ini tidak hanya memberikan pelatihan programming, tetapi juga kursus bahasa asing (Mandarin, Korea, Inggris) secara gratis.
Tujuannya jelas: membekali warga, khususnya generasi muda, dengan keterampilan yang relevan untuk bersaing di dunia kerja di Kota Cilegon.
Bantu Entaskan Pengangguran
“Tujuan kita adalah untuk masyarakat. Di tengah banyaknya pengangguran, kami berharap Kampung Programming bisa sedikit membantu mengentaskan pengangguran,” ungkapnya.
Keberlangsungan program ini sangat bergantung pada kemurahan hati para donatur. Salah satu dukungan paling krusial datang dari Anggota DPR RI, Annisa Maharani Azzahra Mahesa, yang menyumbangkan 10 unit laptop. Bantuan ini sangat vital, mengingat dari 60 peserta, hanya dua orang yang memiliki laptop pribadi.
“Dengan adanya bantuan 10 laptop ini, alhamdulillah jadi dua orang pegang satu, itu akan lebih cepat,” jelas Sokhidin.
Bukan Hanya Kampung Programming, Anggaran PMT Posyandu Juga Hilang
Sokhidin juga mengungkapkan bahwa persoalan minimnya anggaran ini tidak hanya menimpa Kampung Programming.
Ia menyoroti hilangnya alokasi dana untuk Penambahan Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan ibu hamil di Posyandu, yang juga kini bergantung pada donatur.
“Padahal dulu ada anggarannya, tapi saya tidak tahu sekarang kok jadi tidak ada,” keluhnya.
Ia khawatir, dengan kondisi ekonomi yang sulit, para donatur tidak akan mampu lagi menopang program-program krusial ini. Oleh karena itu, Sokhidin menegaskan akan menggunakan posisinya di DPRD untuk mendorong Pemkot Cilegon agar kembali menganggarkan dana bagi Posyantek yang aktif dan program PMT.
“Program ini benar-benar langsung menyentuh kepada kebutuhan dasar masyarakat. Kami membutuhkan dukungan real dari pemerintah,” pungkasnya. (ADV)
