TANGERANG – Warga di tiga wilayah kecamatan daerah pemilihan (Dapil) II, mengeluhkan mekanisme pembuatan e-KTP yang dinilai sangat lama. Keluhan tersebut disampaikan perwakilan masyarakat, pada acara Reses I hari ke-2, bersama Ketua DPRD Kota Tangerang Suparmi, Minggu (18/2), di Kampung Jati, Kecamatan Cibodas.
Keluhan tokoh masyarakat tersebut cukup beralasan. Pasalnya sudah berbulan-bulan bahkan ada yang sudah lebih dari setahun, e-KTP yang diharapkan warga tak kunjung terwujud. Padahal administrasi kependudukan tersebut, sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan.
Menyikapi masalah tersebut, Suparmi meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tangerang, agar mengambil langkah cepat mencari jalan keluarnya. “E-KTP erat kaitannya dengan kepesertaan BPJS atau dokumen penting lainnya. Untuk itu, Disdukcapil harus cepat tanggap,” kata Suparmi.
Apabila akar masalahnya karena tidak tersedianya blanko, Suparmi minta Disdukcapil untuk menganggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Namun apabila tidak bisa direalisasikan karena terbentur aturan, dinas kependudukan harus aktif berkoordinasi dengan pejabat terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usulan lain yang diinginkan warga adalah peningkatan program pemberdayaan perempuan. Ini bertujuan, untuk mendongkrak perekonomian masyarakat melalui keterlibatan wanita.
“Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), harus mengambil langkah kongkrit. Supaya aspirasi dan kreativitas perempuan di Kota Tangerang dapat disalurkan” tutur Suparmi, dihadapan tokoh masyarakat Kecamatan Cibodas, Jatiuwung dan Periuk.
Ia berjanji, akan mendorong supaya DP3AP2KB menganggarkan program ini. ” Bentuknya bisa berupa pelatihan. Seperti menjahit, kursus memasak atau keahlian lain yang diminati masyarakat. Bila perlu, sekalian dibantu permodalanny,a,” tukas Suparmi. (tam)