Soal Kewenangan Pengelola Anggaran Sekolah, Gubernur WH: “Awas Diselewengkan”

    FOTO: Gubernur Banten Wahidin Halim didampingi jajarannya saat diwawancara (dok.kom)

    SERANG (BT) – Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, Bendahara, dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dalam rangka penyerahan kewenangan KPA kepada Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Banten.

    Adapun kegiatan diikuti sebanyak 240 kepala sekolah, 240 kepala tata usaha, dan 392 peserta dari organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Banten. Selanjutnya bimbingan teknis dilaksanakan pada masing-masing Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

    “Hari ini kita kumpul untuk sampaikan pesan moral. Bahwa kita bisa berhasil tanpa korupsi. Bisa hidup bahagia. Saya berharap kepala sekolah bisa mengelola uang dengan baik,” ucap Gubernur, dalam kegiatan Bimtek yang berlangsung di Plaza Aspirasi KP3B, Curug Kota Serang, Senin (10/2/2020).

    “Sekarang mekanisme pelaksana kuasa anggaran ke kepala sekolah. Kalau Dindik (Dinas Pendidikan,-red), terlalu jauh. Awas kalau diselewengkan. Tigakali berturut Banten raih WTP,” tegasnya.

    Sebelumnya, Gubernur yang akrab disapa WH ini mengajak para peserta untuk bersama menyanyikan lagu Padamu Negeri. Mengajak para peserta untuk menghayati serta meresapi setiap bait Padamu Negeri.

    “Lagu Padamu Negeri bicara tentang janji, tentang tanggung jawab. Membentuk ikrar kalau kita mengabdikan diri bagi negara, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia,-red) dan Pancasila yang sudah final. Memberi makna kepada kita, bahwa kita mengabdi,” terang WH.

    Pada kesempatan itu, WH juga menyampaikan prolog singkat tentang pengabdian orang tuanya ketika menjadi seorang guru. Sebuah pengabdian yang tulus dilakukan seorang guru meski diterpa hujan, namun ia tetap harus datang dan mengajar. Atau bahkan sang murid yang hadir hanya tiga orang, seorang guru harus tetap mengajar.

    “Pengalaman saya diajak orang tua ke sekolah pada hari libur untuk memperbaiki bangku yang rusak, sampai menyisihkan rejeki yang diperoleh untuk tetangga dan saudara yang membutuhkan. Karena ilmu yang diberikan merupakan tanggung jawab kepada Allah swt,” jelasnya.

    Hal itulah yang mendasari dirinya untuk mempertahankan guru honor serta mengintruksikan kepada jajarannya untuk tidak terjadi keterlambatan pembayaran honor apalagi pemotongan honor. WH juga mengimbau agar pejabat pendidikan Provinsi Banten tidak ngasal menempatkan para guru.

    “Penempatan guru harus pertimbangkan tempat tinggalnya. Supaya lebih dekat ke sekolah sehingga lebih nyaman dalam bekerja, tidak banyak keluar biaya transport,” tuturnya.

    Dalam Bimtek itu pun ia memaparkan capaian Pemprov Banten dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan infrastruktur, pembangunan bidang kesehatan, pariwisata, hingga pendidikan. “Ke depan, kita tingkatkan lagi akses jalan ke pendidikan dan akses jalan ke pertanian,” ujarnya.

    Tahun ini kata WH melanjutkan, Pemprov Banten mengembangkan pertanian, pariwisata, dan pembangunan sport center. Membangun pertanian dan agriwisata melalui gerakan menanam jengkol, durian dan pengembangan kopi. Juga pelabelan (branding) terhadap manggis, rambutan, kelapa, beras, serta hasil pertanian dan perkebunan lainnya di Banten.

    “Ayo kita gerakkan pertanian Banten. Halaman sekolah dan rumah bisa kita tanami sayur serta buah-buahan,” serunya.

    Sementara itu, Plt Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Muhamad Yusuf berharap melalui bimbingan teknis ini seluruh peserta dapat memberi pengetahuan dan pemahaman tentang perencanaan dan pengelolaan sekolah serta meningkatkan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah di Provinsi Banten tahun 2020 yang akuntabel, transparan, efektif serta meningkatkan kemampuan pegawainya.

    “Kemudian outputnya adalah semua petugas dalam pengelolaan yang ada di sekolah memiliki kemampuan dan mahir untuk membuat laporan sehingga masyarakat atau stakeholder sekolah terlayani dengan cepat dan tepat,” tandasnya. (Ris/Hmi)