Truth Desak Pemkot Nonaktifkan Oknum TKSK Penggelap Dana PKH

    FOTO: Wakil Koordinator Truth Ahmad Priatna

    TANGERANG – Tangerang Public Transparency Watch (Truth) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk menonaktifkan oknum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang menggelapkan dana Program Keluarga Harapan (PKH).

    Jejaring Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun meminta Pemkot agar memberi sanksi administratif dan menonaktifkan oknum TKSK Periuk yang berinisial R tersebut.

    “Kalau ini dibiarkan akan terjadi kasus yang sama,” kata Wakil Koordinator Truth Ahmad Priatna, saat ditemui di kediamannya, Jumat (25/9/2020).

    “Ya kalau bisa sih diberikan sanksi administratif ataupun selama kasus ini berjalan dan sudah dilaporkan ke kepolisian, ya dinonaktifkan,” ujarnya menambahkan.

    Menurutnya, Pemkot Tangerang dalam hal ini Dinsos Kota Tangerang tidak boleh menutup mata atas tindakan yang dilakukan oknum TKSK tersebut. Ia juga meminta pihak kepolisian memberi tindakan secara nyata.

    “Ditindaktegas agar dia (oknum,red) secara pribadi tidak mengulangi. Kalau memang itu terbukti, ya harus dipecat dan proses hukum berjalan dan harus dipenjara,” katanya.

    “Makanya nih harus ada tindakan nyata dari kepolisian yang menangani kasus. Dan itu kan administrasinya dari dinsos. Kalaupun ada panggilan untuk mengklarifikasi, kira-kira upaya itu sudah dilakukan belum sama kecamatan dan Dinsos, begitu,” imbuhnya.

    Diketahui, R merupakan oknum TKSK Periuk, yang dilaporkan atas dugaan penggelapan dana PKH milik Ratna Wati. Dana PKH yang seharusnya diterima korban diduga telah diselewengkan oleh R sejak 2018.

    Sebelumnya, Kepala Dinsos Kota Tangerang Suli Rosadi menerangkan bahwa pihak kepolisian saat ini masih melakukan pemeriksaan terkait kasus penyelewengan dana tersebut.

    “Saat ini pelaku sudah menjalani tiga kali pemeriksaan,” katanya. (Hmi)