Desember, Wagub Banten Pastikan Proses Vaksinasi Dilakukan

    FOTO: Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy

    BANTEN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui Dinas Kesehatan tengah melakukan permintaan microplaning pelaksanaan vaksinasi kepada kabupaten/kota melalui dinas kesehatan masing-masing.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memastikan proses vaksinasi di wilayah Provinsi Banten akan dimulai bulan Desember mendatang, atau pada bulan depan.

    “Desember insyaallah kita di Banten sudah bisa lakukan vaksinasi untuk Covid-19 ini,” ujar Andika usai rapat Paripurna DPRD Banten tentang Usulan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Penanganan Covid-19 di Gedung DPRD Banten, di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug, Kota Serang.

    Ia mengatakan, microplaning harus sudah selesai dan diserahkan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten pada 11 November. Sementara sosialisasi dan penyusunan microplanning dilakukan pada 26-27 Oktober.

    Selanjutnya rekapitulasi dan validasi microplaning kabupaten/kota oleh Dinas Kesehatan Provinsi Banten dilakukan pada 12-16 November. Penyerahan microplaning kepada Dirjen Kementerian Kesehatan sendiri harus sudah dilakukan pada 17 November.

    Dengan demikian, distribusi vaksin tahap ke-1 dari Kemenkes ke Dinkes Provinsi Banten bisa dilakukan pada Desember, untuk kemudian didistribusikan Dinkes Provinsi Banten ke Dinkes Kabupaten/Kota.

    “Nah, pelaksanaan vaksinasinya untuk tahap ke-1 pada Bulan Desember dan Januari (2021),” katanya.

    Ia menjelaskan, prinsip pelaksanaan vaksinasi yaitu pemberian imunisasi oleh tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta, dan tidak mengganggu pelayanan imunisasi rutin serta pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan dilakukan di PKM dan jaringan pelayanannya mulai dari RS pemerintah dan swasta, puskesmas, pustu, pusling, BPM, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

    Wagub menambahkan bahwa pos pelayanan imunisasi Covid-19 harus sesuai aturan dan kebijakan pemda. Di antaranya dengan melakukan skrining/penapisan terhadap status kesehatan sasaran sebelum dilakukan pemberian imunisasi.

    “Pelaksanaan imunisasi harus menerapkan protokol kesehatan dan mengoptimalkan kegiatan surveilans Covid-19, termasuk pelaporan secara berjenjang,” imbuhnya. (Ris/Hmi)