BANTEN – Forum Silaturahim Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten merupakan wadah berhimpun para Kiyai Pimpinan Pondok Pesantren dengan misi besar silaturahim dan pemberdayaan, yang menjunjung tinggi independensi, moderasi dan inklusifitas kehidupan beragama.
FSPP beranggotakan lebih dari lima ribu pesantren di seluruh Provinsi Banten, baik pondok pesantren salafiyah, modern, maupun terpadu.
Sejak berdiri pada 2002, FSPP sudah menjadi mitra strategis pemerintah baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota hingga Kecamatan se-Provinsi Banten. FSPP bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Banten sejak Gubernur Djoko Munandar (alm), Ratu Atut Chosiyah, Rano Karno, Wahidin Halim hingga kini Pj Gubernur Al Muktabar.
Demikian juga dengan FSPP kabupaten/kota yang bekerjasama dengan Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Banten.
Pada Kamis (26/1/2023) petang, bertempat di Sekretariat FSPP Cikulur Serang Banten, berkumpul Presidium FSPP Banten didampingi Pengurus Harian, Dewan Pertimbangan FSPP beserta Ketua dan Sekjen FSPP Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten bersama LKBH Sinar Madani Banten.
Dalam pertemuan ini, kepada media disampaikan terkait pemberitaan media massa atas putusan Mahkamah Agung (MA) pada Perkara Dana Hibah Provinsi Banten tahun 2018 yang menjadi perhatian publik, yang seakan-akan menyatakan bahwa FSPP Provinsi Banten sebagai lembaga yang wajib mengembalikan kerugian dari penyaluran dana hibah Pemprov Banten sebesar Rp14,1 miliar, yang menjadi objek perkara.
“Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Serang sampai tingkat Kasasi Mahkamah Agung, tidak terdapat satupun frasa dalam amar putusan, yang menyatakan bahwa FSPP Provinsi Banten diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk pengembalian dana hibah yang menjadi kerugian dalam objek perkara,” demikian diungkapkan kuasa hukum FSPP Banten Wahyudi, didampingi Rahmat Hidayat dari LKBH Sinar Madani Banten.
Kata dia, bahwa sebagaimana dalam putusan pengadilan menjatuhkan sanksi pidana dan pertanggungjawabannya hanya kepada para terdakwa secara individu.
Lanjutnya, FSPP Provinsi Banten sebagai lembaga, menghormati putusan Pengadilan dan mendukung penegakan hukum yang berkeadilan.
“FSPP Provinsi Banten merupakan Forum yang terdiri dari para pengelola dan pimpinan pondok pesantren adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan mulia dalam mengembangkan kemajuan pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat Banten,” paparnya.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presidium FSPP Banten Dr. KH. Ikhwan Hadiyyin, menyerukan kepada ribuan pimpinan pondok pesantren se-Banten agar menahan diri dalam menyikapi pemberitaan yang beredar.
“Pertama, untuk tenang dan menahan diri menyikapi pemberitaan media masaa yang tendensius menyudutkan FSPP. Kita mengedepankan silaturahim dan fokus pada pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat pesantren,” kata dia.
Kedua, dirinya juga nengimbau kepada elite politik dan tokoh masyarakat untuk menghormati putusan pengadilan dan tidak menjadikan kasus hibah sebagai komoditas politik.
Hal senada disampaikan anggota Presidium FSPP Provinsi Banten KH. Anang Azhari Alie. Ia menyatakan bantuan sumber daya pendidikan bagi pesantren adalah hak konstitusional yang wajib diberikan oleh pemerintah, baik provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Khususnya UU Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.
“Pelajaran penting dari kasus ini tidak boleh ada pejabat negara yang takut berbuat baik membantu pesantren dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujar Kyai Anang.
Dalam kesempatan ini Sekjen FSPP Banten Dr Fadlullah mengatakan, pihaknya menghormati putusan pengadilan baik di tingkat I, II maupun tingkat III dan FSPP telah memberikan kesaksian di pengadilan dengan sumpah atas nama Allah SWT dibawah Alquran bahwa laporan FSPP dan Pondok Pesantren Tahun 2018 sudah lengkap.
“Kedua, individu yang melakukan pelanggaran hukum hibah tersebut tidak terkait secara institusional dengan FSPP,” kata Fadlullah menegaskan.
Selain itu, FSPP Banten menyerukan kepada semua pihak untuk menjaga stabilitas dan ketertiban umum serta tidak menciptakan kegaduhan di Banten.
“Apalagi kita saat ini berada di tahun politik dan persiapan jelang bulan ramadan,” ucapnya
“Siapa yang menciptakan kegaduhan maka itu adalah musuh bangsa. Menjaga stabilitas ketertiban adalah bentuk komitmen kebangsaan FSPP Banten sebagai perkumpulan Kiyai Pimpinan Pondok Pesantren yang secara moral menjadi benteng terakhir kedaulatan bangsa,” pungkasnya.
FSPP Banten juga mengajak kepada semua pihak agar berhenti mengeksploitasi kasus dana hibah pontren ini karena berpotensi mengadu domba umat, merusak silaturrahim dan persatuan masyarakat Banten.
“Serta merusak citra pontren dan marwah kiyai,” imbuh Kiyai Wawan Gunawan Ketua Presidium FSPP yang juga Katib Syuriah PWNU Provinsi Banten. (Hmi)
