TANGERANG – Agar bisa menjawab masalah infrakstruktur lingkungan, Pemkot Tangerang harus laksanakan pembangunan terintegrasi. Supaya keluhan yang terjadi di tengah masyarakat bisa terjawab. Juga realisasi pembangunan menjadi tidak sia-sia.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Pontjo Prayogo, usai menggelar reses bersama warga Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Sabtu (2/11), di aula kelurahan. Pembangunan yang dilakukan tanpa merencanakan integrasi kata Pontjo, hanya akan membuang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) saja.
Ia mencontohkan pembangunan drainase. Di lokasi tertentu pemkot melaksanakan pembangunan saluran air. Namun di titik muara air itu mengalir, masih terdapat masalah. Seperti gorong-gorong yang rusak atau mampet. Sehingga aliran air menjadi terhambat.
“Seharusnya perbaikan atau pembangunan drainase juga dilakukan di hilir. Agar air bisa mengalir dengan lancar dan tidak menimbulkan genangan,” ungkap Pontjo. Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Tangerang ini juga menyikapi keluhan warga Tanah Tinggi. Lantaran wilayah mereka kerap terjadi genangan.
“Pemkot merealisasikan pembangunan jalan. Padahal drainase di sana sudah tidak bagus. Sehinggga saat turun hujan, air tumpah ke jalan,” ungkap politisi Partai Gerindra ini. Kondisi ini tentu berakibat pada kualitas jalan yang tidak dapat bertahan lama. Bila itu dibiarkan, maka jalan akan bergelombang dan cepat hancur.
“Ini merupakan contoh pembangunan yang membuang APBD,” tegasnya. Seharusnya kata Pontjo, pemkot melaksanakan pembangunan jalan dan drainase dalam satu paket. Sehingga hasil pembangunan bisa bertahan lebij lama. “Jadi pembangunan akses jalan, harus pula memperhatikan kondisi drainase,” ujarnya.
Bila pembangunan terintegrasi diterapkan tambah Pontjo, ia meyakini wilayah Tanah Tinggi akan bebas dari genangan air. “Bila perlu lakukan pembanguan sodetan. Untuk mengurangi debit air yang mengalir di saluran pembuangan air,” tutur wakil rakyat asal Dapil I ini. Ia juga meminta masyarakat, untuk turut mengawasi proses pembangunan. Agar diperoleh hasil yang maksimal.
Keluhan lain yang disampaikan warga adalah lambatnya pelayanan peserta BPJS Kesehatan di rumah sakit. Kemudian permintaan warga agar siswa SMA negeri bisa digratiskan kembali. Masyarakat juga ada yang mempertanyakan tentang penerangan jalan umum (PJU) lingkungan yang sudah usai dibangun, namun hingga kini belum menyala.
“Terkait PJU, saya telah meminta warga untuk melakukan pendataan. Lokasi mana saja yang belum menyala. Untuk selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan instansi terkait,” tandas Pontjo. (tam)
