Pemkot Fasilitasi Kaum Difabel Melalui Komunitas Tuman Jasa

    Walikota Tangerang Arief R Wismansyah (dua kanan), menunjukan kaos kreasi Komunitas TumanJasa, didampingi wakilnya Sachrudin (empat kanan) dan kadinsos Kota Tangerang Suli Rosadi (kiri), Minggu (23/2), di Gedung Harmoni Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

    TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Sosial, berupaya memfasilitasi kaum difabel melalui Komunitas Tuman Jasa (Tim Usaha Mandiri Jaringan Disabilitas).

    Melalui jaringan ini, kaum difabel diharapkan bisa berusaha secara mandiri. Haramapan tersebut disampaikan Walikota Tangerang, saat melaunching Komunitas Tuman Jasa, Minggu (23/2), di Gedung Harmoni Kota Tangerang, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang.

    “Tadi saya lihat ada Kopi Tuman Jasa. Juga ada percetakan. Artinya di sini ada peluang tinggal bagi para penyandang difabel. Tinggal bagaimana kita memberi ruang bagi mereka,” kata Arief, saat melaunching Komunitas Tuman Jasa.

    Di bawah binaan Dinas Sosial, Tuman jasa bermitra dengan Koperasi Kita sebagai pemodal. Juga sekaligus menjadi badan hukum usaha.

    “Semoga kedepan Tuman Jasa bisa menjadi brand kebanggaan bagi Kota Tangerang,” kata Arief.

    Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang, Suli Rosadi menjelaskan, Tuman Jasa merupakan komunitas kaum difabel yang melakukan suatu usaha. Turut berpartisipasi, Komunitas Paperta sebagai pelatih sablon kaos Tuman Jasa.

    “Selain Tuman Jasa, ada Saka Bina Sosial dari anggota Pramuka. Pramuka kita dorong untuk menularkan rasa peduli sosial terutama generasi muda,” ujar Suli.

    Dikatakan, terdapat Tim Reaksi Cepat (TRC) yang akan menangani pengaduan-pengaduan masyarakat terkait orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), orang terlantar dan lainnya. “Jadi dalam hitungan menit, kami bisa langsung bisa bergerak menyelesaikan aduan,” imbuhnya.

    Pada acara launching Tuman Jasa, juga diberikan Sertifikat Graduasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) yang sudah meningkat taraf kesejahteraannya dari prasejahtera menjadi sejahtera mandiri.

    “Total ada 878 PKH yang mengundurkan diri secara sukarela. Target kami memang tidak selamanya memberikan bantuan seumur hidup. Jadi mereka harus bisa berusaha secara mandiri,” tukas Suli. (rls/tam)