Pemkot TANGERANG – Pemerintah Kota Tangerang bersama Bank BJB melaunching dan sosialisasi kartu fisik Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkup Pemerintah Kota Tangerang, Senin (22/04) di Plaza Pusat Pemerintahan Kota Tangerang.
Penjabat (Pj) Walikota Tangerang, Nurdin mengatakan, KKI merupakan arahan Presiden Jokowi, dalam upaya percepatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Hal itu juga dituangkan dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan APBD.
KKI merupakan sarana dalam rangka mengurangi transaksi tunai (cashless) baik dalam pengadaan barang dan jasa. Termasuk untuk perjalanan dinas.
“Jadi pembayaran-pembayaran transaksi langsung oleh dinas itu menggunakan KKPD ini. Kemudian dari hasil kerjasama dengan Bank BJB tersebut, kita menghadirkan KKI untuk penggunaan di Pemkot Tangerang,” kata Nurdin, saat diwawancarai usai apel pagi.
Ia menambahkan, dengan adanya Kartu Kredit Indonesia yang difasilitasi oleh BJB, maka akan mempermudah proses administrasi pembelanjaan daerah bagi setiap dinas yang ada di lingkup Pemkot Tangerang.
”Mulai dari perjalanan dinas yang pakai LKP itu akan terdeteksi. Seperti jumlah biaya tiket, hotel dan sebagainya. Itu semua dapat di lihat. Begitu juga halnya bagi teman-teman di sekolah. Mereka dapat membelanjakan dana BOS untuk perlengkapan ATK. Jadi semua transaksi itu dapat memperkuat proses transparansi pengeluaran keuangan daerah,” terang Nurdin.
“Jadi, Kartu Kredit Indonesia akan kami dorong di semua dinas yang ada. Sehingga, proses administrasi lebih mudah dan pengeluaran biaya pembelanjaan di setiap dinas pun semakin transparan. Kalau untuk saat ini baru hanya 10 dinas yang menggunakan. Ini semua mengikuti instruksi arahan pak presiden langsung,” ungkap Nurdin.
Sementara itu, Pemimpin Kantor Wilayah IV Bank bjb, Adie Arief Wibawa mengatakan, KKI juga dapat digunakan di luar negeri apabila ada perjalanan dinas. Selain itu, KKI juga tidak memiliki bunga dan limit kartu disesuaikan dengan anggaran tiap OPD.
“Sosialisasi dan implementasi KKI telah kami lakukan pada 2023 lalu. Menggunakan sistem QRIS melalui Aplikasi bjb Digi terhadap lima OPD piloting project. Masing-masing sekretariat daerah (Setda), BPKD, Bapenda,
Inspektorat dan Bappeda Kota Tangerang,” terang Adie.
Sedangkan saat ini, sebanyak sepuluh OPD yaitu Setda, BPKD, Bapenda, Inspektorat, Bappeda, DP3AP2KB, BKPSDM, DKP, Disperindagkop dan Disbupdar Kota Tangerang, telah menggunakan KKI.
Adapun keuntungan lainnya dari penggunaan KKI adalah memudahkan pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) untuk belanja barang/jasa melalui e-payment dalam
mendukung percepatan penggunaan produk dalam negeri (PDN).
“KKI juga bisa digunakan untuk memudahkan penyelesaian tagihan kepada pemerintah daerah. Berupa penyelesaian tagihan belanja barang dan jasa serta belanja modal melalui mekanisme uang persediaan (UP).
Fleksibilitas, kemudahan dan jangkauan pemakaian secara luas yang dimiliki KKI ini dapat meningkatkan keamanan dalam bertransaksi serta mengurangi cost of fund atau idle cash,” papar Adie. (rls/tam)
