TANGERANG – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemerintah menjamin pendidikan dasar tanpa pungutan, disambut antusias oleh Walikota Tangerang, H Sachrudin.
Namun menurut Sachrudin, kebijakan ini bukanlah hal baru. Sejak 2023 lalu, Pemkot Tangerang telah menggratiskan pendidikan mulai dari jenjang SD hingga SMP. Namun kini diperkuat oleh program-program pendukung yang memperluas akses dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.
“Di Kota Tangerang sejak 2023 lalu telah menggratiskan pendidikan dari jenjang SD sampai SMP, baik sekolah negeri maupun swasta. Tidak kurang dari 240 sekolah negeri, 65 SD swasta, dan 73 SMP swasta yang sudah kita gratiskan. Mudah-mudahan ke depan bisa terus diperluas,” kata Sachrudin, didampingi wakilnya H Maryono Hasan, saat ditemui awak media di ruang kerjanya, Senin (02/06).
Ia menambahkan, pemkot menyambut baik langkah Pemerintah Provinsi Banten yang pada tahun ini mencanangkan program sekolah gratis untuk jenjang SMA dan SMK.
“Alhamdulillah, saat ini pendidikan dari SD, SMP, hingga SMA/SMK di Kota Tangerang sudah benar-benar bisa diakses secara gratis oleh seluruh masyarakat,” ujar Sachrudin.
Tak hanya fokus pada aspek biaya, Pemkot Tangerang juga menjalankan sejumlah program penunjang untuk memastikan siswa dapat belajar dengan nyaman dan berkualitas. Salah satunya melalui program angkutan kota gratis bagi pelajar, yang telah dimulai pada tahun ini.
Selain itu, dalam upaya mendukung siswa dari keluarga kurang mampu, pemkot telah menerapkan Program Tangerang Cerdas. Yaitu memberikan bantuan dana pendidikan sebesar Rp80 ribu per bulan untuk siswa SD. Sedangkan untuk siswa SMP Rp100 ribu per bulan.
“Kami ingin memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi. Pendidikan adalah hak dasar dan pemerintah wajib hadir menjamin itu,” tegas Sachrudin.
Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Pemkot Tangerang juga aktif mengembangkan kapasitas para pendidik melalui berbagai pelatihan. Khususnya dalam menyikapi perkembangan teknologi dan tuntutan zaman.
“Tidak cukup hanya gratis, kualitas pendidik juga harus kita jaga. Oleh karena itu, para guru juga terus kami dorong untuk beradaptasi dan berinovasi,” pungkas Sachrudin. (rls/tam)
 yang mewajibkan pemerintah){kind=link}