Ketua-DPD-Golkar-Kota-Tangerang-Drs-H-Sachrudin-2
PKS-HUT-RI

    PKS Menyerukan Tolak Kenaikan Harga BBM Lewat Flashmob

    Aksi flashmob DPD PKS Kota Tangerang


    TANGERANG – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu satunya partai politik (parpol) yang berani menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

    Hal itu sebagai wujud komitmen PKS untuk mengawal aspirasi masyarakat. Melalui flashmob pada Sabtu (10/9/2022), DPD PKS Kota Tangerang bersama masyarakat menggelar aksi tolak kenaikan harga BBM di sejumlah titik wilayah Kota Tangerang.

    Flashmob kali ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sambil memberi pesan bahwa PKS mempunyai sikap politik yang jelas untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Pantauan beritatangerang.id, para peserta flashmob nampak di sepanjang jalan KH Hasyim Ashari pada Sabtu (10/9/2022) pagi, dengan dilengkapi atribut partai dan spanduk bertuliskan PKS Menolak Kenaikan Harga BBM.

    Aksi PKS itu pun menarik simpati Ketua Go Grabber Banten, Alim. Menurut Alim, hanya PKS parpol yang mendengar jeritan hati nurani rakyat ditengah badai kenaikan harga BBM. Dirinya pun bakal menyuarakan hal serupa kepada seluruh rekan ojol.

    “Tadinya saya pikir ga ada parpol yang seperti ini. Ternyata PKS yang real membela rakyat. Tentunya ini menjadi catatan kami pada Pemilu 2024 nanti. Saya akan menyerukan semua ojol untuk coblos PKS,” tegasnya.

    Sementara Ketua DPD PKS Kota Tangerang, Arif Wibowo mengungkapkan, kebijakan untuk menaikan harga BBM ini bukan solusi yang tepat. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini akan menimbulkan efek domino atau masalah baru yang menambah kompleksitas ekonomi masyarakat yang baru mulai bangkit pasca Pandemi Covid-19.

    “PKS sudah menawarkan solusi alternatif yang lebih aman terhadap dampak ekonomi kepada  masyarakat,” ungkap Arif dalam konferensi pers di kantor DPD PKS Kota Tangerang.

    Lanjut Arif, solusi yang ditawarkan kepada pemerintah di tingkat pusat oleh PKS adalah melakukan perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi. Sebab yang mengatur regulasi dan distribusi BBM bersubsidi adalah pemerintah.

    “Yang mengatur regulasinya pemerintah, yang mengatur distribusinya juga pemerintah, lalu pemerintah bilang BBM bersubsidi salah sasaran dan lebih banyak dinikmati orang mampu, lah ini masalah siapa?” Terang Arif seraya bertanya.

    Maka menurut Arif, yang mempunyai masalah itu artinya pemerintah sendiri. Namun anehnya masalah tersebut dibebankan kepada rakyat. Seharusnya sambung Arif, pemerintah memperbaiki cara distribusinya, dan bukan  menaikkan harganya.

    “Jadi yang kita tuntut adalah perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubdisi,” tandasnya.

    Sebelumnya Fraksi PKS DPR RI juga menyatakan sikap terkait kenaikan harga BBM yang dinilai tidak tepat seiring menurunnya harga minyak dunia. Anggota Komisi VII DPR RI dapil Tangerang Raya, Mulyanto minta pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM.

    Menurutnya, tidak pantas pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ketika patokan harga pokok produksi (HPP) terus menurun.

    “Logika kenaikan harga BBM bersubsidi karena melambungnya harga minyak dunia, makin tidak mendapat pembenaran,” tukasnya. (Hmi)