Prolegda 2021, 8 Raperda Ini Jadi Prioritas DPRD Kota Tangerang

    FOTO: Ketua Bapemperda DPRD Kota Tangerang Edi Suhendi

    TANGERANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang prioritaskan 8 Raperda yang belum dibahas dari 21 Raperda yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2020.

    Sebanyak 8 Raperda yang belum dibahas dari 21 Raperda dalam Prolegda 2020 itu kembali masuk dalam Prolegda 2021. Adapun 8 Raperda yang dimaksud adalah;

    1. Raperda Penyelenggaraan Transportasi
    2. Raperda Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
    3. Raperda Perseroan Daerah (PD) Tangerang Nusantara Global (TNG)
    4. Raperda Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Tangerang
    5. Raperda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tangerang tahun 2020-2024
    6. Raperda Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
    7. Raperda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
    8. Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah

    “Ini akan menjadi prioritas pembahasan di tahun depan,” ungkap Ketua Badan Pembuat Perda (Bapemperda) DPRD Kota Tangerang Edi Suhendi, Kamis (3/12/2020).

    Dari 21 Raperda yang diprogramkan, 13 di antaranya telah dibahas dan 8 Raperda belum dibahas. Maka, 8 Raperda tersebut akan menjadi prioritas pada 2021 mendatang. Sementara 13 Raperda yang dibahas itu menghasilkan 6 Perda yang telah disahkan.

    “Dari 13 Raperda yang telah dibahas, 6 di antaranya telah disahkan menjadi Perda,” kata Edi.

    Adapun Raperda yang sudah sah menjadi Perda yaitu; Perda perubahan ketiga retribusi jasa umum, Perda APBD tahun 2021, Perda APBD-Perubahan tahun 2020, Perda Laporan Pertanggungjawaban(Lpj) tahun 2020, kemudian Perda Disabilitas dan HIV/AIDS yang sampai saat ini masih menunggu difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten.

    “Ada sejumlah raperda yang sudah dibahas tinggal disahkan saja akan tetapi menunggu fasilitas dari Pemprov Banten seperti raperda ketahanan pangan, olah raga, ketenagakerjaan, penyertaan modal, BUMD, Perumdam, dan perda perubahan SOTK,” jelasnya.

    Lanjut Edi, banyaknya Raperda yang masih menunggu fasilitasi Pemprov dikarenakan adanya perubahan aturan. Sebelumnya perda disahkan terlebih dahulu kemudian difasilitasi namun saat ini dibalik yakni sebelum disahkan harus difasilitasi.

    “Setelah kembali dari biro hukum provinsi langsung kita adakan paripurna pengesahan,” tandasnya. (Hmi)