TANGERANG (BT) – Setelah sempat tertunda, agenda pertemuan lanjutan terkait penyerahan aset Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang dan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sampai saat ini belum dijadwalkan.
Alhasil, pertemuan kedua wilayah pemekaran ini pun kembali mandek lantaran belum dijadwalkan untuk pertemuan lanjutan yang seharusnya diinisiasi Pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan kesepakatan sebelumnya.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan, pertemuan lanjutan itu seharusnya diinisiasi Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan kesepakatan bersama setelah sebelumnya penandatanganan serah terima naskah perjanjian itu ditunda.
“Pertemuan selanjutnya kita belum tahu. Kan kemarin kesepakatannya akan diinisiasi oleh Pemprov Banten, tapi sampai sekarang Pemprov gak ada infonya lagi,” ujar Arief, saat menghadiri festival buku beberapa hari lalu.
Kata Arief, persoalan tersebut sebenarnya dapat terselesaikan dengan segera, apabila Pemkab Tangerang menyetujui kesepakatan penyerahan aset PDAM Tirta Kerta Raharja. Namun, Pemkab Tangerang bersedia menyerahkan PDAM TKR dengan catatan Kota Tangerang harus membeli dari PDAM TKR sebesar Rp4.300 per meter kubik. Kendati demikian, harga tersebut masih dinilai terlalu mahal.
“Nah sedangkan kita beli air itu harganya 2197, jadi kan selisihnya kurang lebih 2100,” kata Arief.
Namun bila Kota Tangerang menyetujui harga tersebut, maka menurut Arief akan membebani masyarakat. Ia merincikan dari 77 ribu sambungan pipa, apabila 1 rumah menghabiskan 25 meter kubik per bulan, kemudian dikalikan 12 bulan, maka kebutuhan masyarakat 23 juta kubik per tahun. Artinya, dana yang harus digelontorkan Pemkot Tangerang untuk kebutuhan air bersih sebesar Rp98 miliar per tahun, sementara sebelumnya hanya sebesar Rp50 miliar per tahun.
“Jadi saya harap ini bisa duduk bareng kembali, kita cari jalan tengahnya. Mereka ingin 3 tahun, ya sudah teman teman setuju, tapi jangan segitu harganya. Lah sekarang emang masyarakat mau harganya naik 2 kali lipat,” tukasnya.
Menurut Arief, harga air bersih di Kota Tangerang belum pernah mengalami kenaikan sejak 2007. Dia menilai kenaikan harga air akan sangat membebani masyarakat.
“Jadi sekarang nih kita beli air Moya saja, tahun 2013 atau 2014 itu kontrak pertamanya saja 3750, kita turunin sampai ke harga 2200. Kan tiap tahun ada kenaikan ya eskalasinya. Nah sekarang di 3100. Terus sekarang kita suruh beli air 4300 gimana,” jelasnya.
Kemudian, kata Arief melanjutkan, dari 77 ribu sambungan pipa milik TKR itu Pemkab Tangerang juga enggan menyerahkan pipa yang tersambung di industri. Seperti yang tersambung di Tangcity, Modernland dan Bandara. Pemkab hanya mau menyerahkan pipa yang tersambung di perumahan saja. Padahal, apabila diserahkan menurutnya itu dapat menjadi subsidi.
“Yang jadi konsen untuk kita harganya lah jangan ketinggian, belum lagi infonya ada 37 persen kebocoran pipa jadi kita harus tanggung itu,” pungkasnya. (Hmi)
