Tangsel Perpanjang Masa Tanggap Darurat Sampai Habis Lebaran

    FOTO: Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany saat mengumumkan perpanjangan masa tanggap darurat bencana Covid-19 (dok.ist)

    TANGSEL – Masa tanggap darurat bencana wabah penyakit Covid-19 di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) diperpanjang hingga 29 Mei 2020 mendatang, setelah hari raya Idul Fitri 1441 Hijriyah.

    Perpanjangan masa tanggap darurat menyusul keputusan Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggungan Bencana (BNPB). Dengan diumumkannya perpanjangan masa tanggap darurat oleh Pemerintah Pusat, maka Pemkot Tangsel pun mengeluarkan kebijakan tersebut.

    Hal itu diungkapkan Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dalam keterangan pers di Balai Kota Tangsel, Ciputat. Kata Airin, kegiatan belajar siswa di rumah artinya diperpanjang sampai setelah hari raya idul fitri. Perpanjangan masa tanggap darurat merupakan upaya melindungi siswa dari paparan virus corona.

    “Pengumuman perpanjangan masa darurat ini akan kita sampaikan hingga tingkat RT/RW agar semua pihak bisa bekerjasama dalam memutus rantai penyebaran virus corona,” ucap Airin.

    Ia melanjutkan, Pemkot Tangsel akan terus memperbarui data mengenai sebaran Covid-19 mulai dari warga yang masuk ODP, PDP, terkonfirmasi, hingga dinyatakan sembuh akan diperbarui.

    Merebaknya virus corona di Tangsel menurut Airin, karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap imbauan yang disampaikan oleh pemerintah. Misalnya, sambung Airin, penerapan social distancing maupun physical distancing yang tidak dilakukan masyarakat. Bahkan ia mendapat laporan ada warga berkumpul di rumah makan.

    “Kasus ini terus meningkat setiap waktu karena kesadaran kita belum tinggi. Kami imbau agar masyarakat bisa menjalankannya, sebab ini untuk kesehatan kita semua,” tuturnya.

    Ia menyebut, hampir 50 persen warga Kota Tangsel bekerja di wilayah Jakarta, Depok dan Bogor. Jika kesadaran masyarakat rendah dalam menjaga jarak, maka peluang terpaparnya akan semakin besar.

    “Kita fokus pada penanganan wilayah. Kalau keputusan karantina wilayah, kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat. Sebab perlu pertimbangan yang mendalam,” tandasnya. (Ris/Red)