Tolak Pj Kepala Daerah dari Pusat, Elemen Masyarakat Banten Ancam Demo ke Kemendagri

    Janur Banten saat konferensi pers

    TANGERANG – Elemen masyarakat yang tergabung dalam Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten menyatakan sikap tegas penolakan terhadap rencana Pemerintah Pusat yang akan mengirim kembali Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Wilayah Provinsi Banten.

    “Sudah cukup pemerintah pusat mengirim pejabatnya untuk jadi Penjabat (Pj) di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Lebak, untuk sisa daerah lainya cukup dari pejabat daerah setempat saja,” ungkap Sekjen Janur, Fale Wali saat Konferensi Pers di Notaree Cofee, Kota Tangerang, Senin (27/11/2023).

    Menurut Fale, ada tiga alasan pihaknya menolak penunjukan Pj Kepala Daerah dari pusat. Pertama, agar pelayanan asistensi birokrasi di Kemendagri tidak terganggu.

    “Kalau pejabat di Kemendagri jadi Pj Kepala Daerah, maka jabatan yang ditinggalkanya diisi oleh Plh. sementara kewenangan plh kan terbatas, jadi kalau ada asistensi dari daerah pastinya terganggu dan harus menunggu pejabat definitifnya,” terangnya.

    Alasan kedua, penguasaan dan pengenalan wilayah diperlukan dimasa transisi agar capaian dan target kinerja RPJMD transisi tidak terganggu.

    “Dimasa transisi butuh percepatan dan tidak ada waktu untuk beradaptasi, untuk itu seorang Pj Kepala Daerah harus memahami tantangan dan kendala di wilayah, dan yang paham akan hal tersebut yah pejabat daerah setempat,” katanya.

    Alasan terakhir adalah bahwa di daerah tidak kekurangan pejabat yang memiliki kapasitas dan integritas yang tinggi dalam memimpin suatu daerah hal tersebut dibuktikan dengan munculnya sejumlah pejabat daerah yang diusulkan oleh DPRD.

    “DPRD adalah representasif masyarakat, dan telah mengusulkan nama-nama pejabat daerah yang memenuhi syarat dan mumpuni dalam leadership, jadi bila usulan DPRD diabaikan maka sama saja dengan mengabaikan usulan masyarakat di daerah,” pungkasnya.

    Untuk menyampaikan tuntutan tersebut, Janur Banten dalam waktu dekat akan menggelar aksi simpatik di depan Kantor Kemendagri Jakarta Pusat.

    Diketahui, sejumlah daerah di wilayah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan diisi oleh Pj Kepala Daerah di antaranya adalah Kota Tangerang, Kota Serang dan Kabupaten Serang. Sementara usulan dari DPRD masing-masing daerah telah mengirimkan tiga nama pejabat daerah setempat untuk disampaikan kepada Kemendagri. (Hmi)