TANGERANG – Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten mengganjar SD, SMP, dan SMA/K yang berpretasi. Sekolah tersebut, telah memenuhi dan menjalankan 8 standar nasional pendidikan (SNP). Serta, sekolah yang mampu menunjukan peningkatan capaian kinerja dari proses penjaminan mutu sekolah.
Pemberian penghargaan dilakukan pada kegiatan Diseminasi Penaminan Mutu Pendidikan Provinsi Banten di Hotel Grand Sol Marina, Kota Tangerang, Kamis malam (12/12).
Kepala LPMP Provinsi Banten Iwan Kurniawan mengatakan, pada proses penjaminan mutu bersinergi dengan pemerintah daerah dan sekolah. Sehingga, ada efek domino terhadap sekolah lain.
“Kami membantu bagaimana pemerintah dearah dan sekolah bisa mencapai mutu standar nasional pendidikan. Jumlah sekolah di Banten cukup besar sekira ada 7.400 sekolah. Harapannya sekolah bisa mengimbaskan ke sekolah lainnya dalam hal penjaminan mutu,” kata Iwan, kepada BeritaTangerang.id. pada kegiatan Diseminasi Penaminan Mutu Pendidikan Provini Banten di Hotel Grand Sol Marina, Kota Tanggerang, Kamis sore (12/12).
Ia menerangkan, pengembangan mutu pendidikan dilakukan secara bertahap melalui sekolah binaan sebanyak 214 sekolah yang tersebar di delapan kabupaten/kota di Banten.
Di mana, sekolah binaan ini dapat menjadi sumber pembelajaran bagi sekolah lainnya.
Sistem yang dibangun terdiri dari dua, yakni, sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dan sistem penjaminan mutu eksternal (SPME).
“Kami mengembangkan pola-pola penjaminan mutu melalui sekolah binaan. Sekolah binaan, menjadi acuan bagi sekolah lain dalam melaksanakan penjaminan mutu. Serta, sebagai pusat keunggulan. Dalam arti, setiap sekolah memiliki keunggulan yang dikembangkan secara mandiri,” jelasnya.
Iwan menerangkan, selain dari pengembangan sekolah binaan, LPMP memberikan apresiasi terhadap kinerja sekolah atas capaian pada proses penjaminan mutu.
Hingga pada akhirnya, sekolah bisa memenuhi 8 standar nasional pendidikan (SNP). Juga sekolah memaparkan gerakan positif yang dilakukan pada penjaminan mutu.
Delapan SNP yang harus dicapai adalah, standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan.
“Mereka (sekolah) ekspose praktik-praktik baik yang mereka miliki. Seperti, gerakan literasi, pendidikan karakter hingga pembelajaran di sekolah. Nantinya, mendorong sekolah lain juga ingin berprestasi dalam hal proses penjaminan mutu,” ungkapnya.
Ia memaparkan, kegiatan pengawasan pencapain SNP di 8 kabupaten/kota di Banten berupa, bimbingan teknis (bimtek) terkait supervisi pengawas sebanyak 573 orang. Lalu, bimtek supervisi bagi kepala sekolah sebanyak 633 orang.
Kemudian, pendampingan supervisi pendidikan di 179 sekolah SD/SMP/SMA/SMK. Pada penjaminan mutu pendidikan ini, Iwan mengungkapkan menggandeng pihak ketiga sebagai penyedia aplikasi bagi guru dan siswa.
“Kami juga menggandeng Simdiku sebagai penyedia aplikasi secara lengkap dan komprehensif dalam penjaminan mutu pendidikan,” jelasnya. Iwan berharap, kedepan pengembangan sekolah binaan dapat bersinergi dengan pemerintah daerah.
“Karena LPMP juga memiliki keterbatasan anggaran. Kita bisa sinergi dalam mengembangkan sekolah binaan ini dalam rangka penjaminan mutu tadi. Sehingga jumlah sekolah binaan semakin meningkat dan ini bisa menjadi sumber belajar bagi sekolah lainnya,” tutupnya. (jat)






















